Penulis: Tanasyafira Libas Tirani | Editor: Priyo Suwarno
JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan akan memangkas anggaran Badan Gizi Nasional (BGN), jika penggunaan dana tidak maksimal. Jika BGN meminta tambahan dana sebesar Rp 28 triliun, itu masih mungkin, asal penggunaannya efisien.
“Jika benar-benar bisa memakai dana tersebut, ya kita tambahkan. Kalau tidak, ya kita potong,” kata Purbaya di Kantor BGN, Jakarta, Jumat, 26 September 2025.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, percaya bahwa mereka bisa menggunakan dana tambahan itu. Dia menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah diprioritaskan oleh Presiden Prabowo dengan anggaran awal Rp 71 triliun dalam APBN 2025. Dengan tambahan Rp 28 triliun, total anggaran BGN akan menjadi Rp 99 triliun.
Namun, sampai 26 September, penggunaan anggaran MBG baru mencapai Rp 19,3 triliun atau sekitar 27 persen dari total anggaran yang ditentukan. Dadan juga mengakui bahwa anggaran Rp 71 triliun mungkin tidak akan sepenuhnya digunakan, tetapi dia yakin tambahan Rp 28 triliun dari Kementerian Keuangan akan terealisasi.
Badan Gizi Nasional (BGN) meminta tambahan sebesar Rp 28 triliun dari Kementerian Keuangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tahun 2025. Tambahan ini di luar anggaran awal Rp 71 triliun, sehingga total anggaran untuk MBG yang diajukan menjadi Rp 99 triliun.
Permintaan tambahan ini didasarkan pada prediksi bahwa BGN hanya bisa menggunakan dana tambahan Rp 28 triliun sampai akhir tahun, dan tidak bisa lebih dari itu seperti Rp 50 triliun atau Rp 100 triliun dari cadangan yang disiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan bahwa dana tambahan ini akan diambil dari cadangan yang telah disiapkan oleh pemerintah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dia akan mengawasi penggunaan dana BGN. Jika penggunaan dana berjalan baik, maka tambahan dana bisa disetujui. Namun, jika tidak, dana BGN bisa dikurangi.
Hingga 26 September 2025, penggunaan dana dari total Rp 71 triliun baru sekitar 27 persen atau Rp 19,3 triliun. Purbaya berencana untuk mengevaluasi penggunaan dana pada akhir Oktober 2025 untuk memutuskan mengenai tambahan anggaran.
Jadi, singkatnya, BGN meminta tambahan Rp 28 triliun ke Kemenkeu untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis, dan tambahan ini masih dalam evaluasi oleh Menkeu Purbaya yang mengawasi penggunaan dana itu. **
