swarajombang.com
  • Home
  • Tren
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Pendidikan
  • Kuliner
  • Kesehatan
  • Traveling
  • Figur
  • Kolom
  • Lainnya
    • LIFESTYLE
    • JULA-JULI NJOMBANGAN
    • MIMBAR RAKYAT
    • SENI & BUDAYA
    • HOBIES
    • GALERI
No Result
View All Result
swarajombang.com
  • Home
  • Tren
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Pendidikan
  • Kuliner
  • Kesehatan
  • Traveling
  • Figur
  • Kolom
  • Lainnya
    • LIFESTYLE
    • JULA-JULI NJOMBANGAN
    • MIMBAR RAKYAT
    • SENI & BUDAYA
    • HOBIES
    • GALERI
No Result
View All Result
swarajombang.com
No Result
View All Result
Home Hukum

Banyak Data Palsu Pemohon Redistribusi Tanah Eks-Perkebunan Karangnongko, Orang Sudah Meninggal Juga Didata

08-03-2022 22:31:04
in Hukum
Petani Perkebunan Karangnongko Mencari Keadilan ke Jakarta, Melapor ke Mabes Polri dan Komnas HAM

Banyak data palsu dalam redistribusi tanah eks-Perkebunan Karangnongko Blitar, Jawa Timur. Bahkan orang yang sudah meninggal pun ikut didaftar. (Foto: SWARAJOMBANG.com/ Hadi S Purwanto)

Share on FacebookShare on Twitter

Penulis: Hadi S Purwanto | Editor: Hadi S Purwanto

BLITAR, SWARAJOMBANG.com – Banyak data palsu terkait  data pemohon redistribusi tanah eks-Perkebunan Karangnongko yang ditandatangani Bupati Blitar yang kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur Nomor: 233/SK-35.NP.02.03/XII/2021 Tentang Penetapan Tanah Yang Dikuasai Langsung Oleh Negara Menjadi Tanah Obyek  Redistribusi Yang Terletak di Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Para Penggugat yang tidak mendaftar sebagai peserta redistribusi tanah ternyata didaftar dan nama-nama mereka muncul dalam surat keputusan tersebut. Mereka mengatakan tanda tangan mereka sebagai pemohon redistribusi tanah jelas dipalsu.

“Saya dan kawan-kawan tidak daftar sebagai peserta redistribusi tanah di Hadi Sucipto selaku ketua panitia. Anehnya, nama saya dan kawan-kawan ada di surat pemohon redistribusi tanah yang ditandatangani Bupati Blitar. Kok bisa. Terus siapa yang menandatangani berkas-berkasnya,” ujar Sukayak.

Dikatakan, teman-temannya seperti Sutrisno, Purwanto, Antonius Suraji, Kusno AP, Ginem, Pitoyo, Supadi, Franselina Tipul, Wito, Katijem, Sutoyo, Suyati  dkk tidak mendaftar ke panitia redistribusi tanah eks-Perkebunan Karangnongko, tetapi nama-nama mereka muncul sebagai peserta redistribusitanah.

“Yang lucu adalah Supadi, sudah meninggal dunia. Masak orang sudah meninggal dunia kok bisa tanda tangan,” ujar Sukayak.

Untuk itu, ia memastikan berkas-berkas permohonan redistribusi tanah tersebut jelas dipalsu.

Purwanto menjelaskan, seharusnya Bupati Blitar meneliti lebih dahulu dengan cara mengundang para pemohon redistribusi tanah untuk melakukan validasi apakah mereka benar-benar menjadi peserta redistribusi tanah yang diusulkan Bupati Blitar sebagai Ketua Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Blitar.

“Yang membuat kami heran ada apa Bipati Blitar sampai berani menandatangani daftar peserta redistribusi tanah dengan data palsu? Bukankah kami sudah berulangkali melakukan aksi unjuk rasa menolak usulan redistribhsi tanah eks-Perkebunan Karangnongko, karena sudah ada putusan pengadilan,” ujar Putwanto.

Sukayak,  Purwanto dan kawan-kawannya mengatakan, mereka akan melaporkan masalah pemalsuan data ini kepada polisi.

“Sekarang kami sudah  tidak menduga-duga lagi apakah ada data palsu dalam berkas-berkas usulan redistribusi tanah eks-Perkebunan Karangnongko.  Kalau tanda tangan kami tidak dipalsu, bagaimana mungkin nama-nama kami muncul sebagai peserta redistribusi tanah padahal kami selalu menolak usulan redistribusi tanah. Dua rekan kami Sahum dan Hariono sampai dithukum penjara empat bulan gara-gara menolak redistribusi tanah dengan dituduh menghalang-halangi petugas negara melaksanakan tugasnya,” ujar Purwanto.

Pengacara para penggugat eks-Perkebunan Karangnongko Musnaam, SH, Mhum dan Drs Pujihandi, SH, MH mengatakan, pihaknya terus mengumpulkan data-data terkait dengan dugaan adanya pemalsuan terkait dengan usulan redistrbusi tanah eks-Perkebunan Karangnongko.

Mereka heran dengan siap para pejabat di Kabupaten Blitar yang tidak mau menghormati putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 68/Pdt.G/1999/PN.Blt tanggal 20 Januari 2000 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor: 412/Pdt/2000/PT.Sby tanggal 26 Oktober 2000 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2191K/Pdt/2001 tanggal 20 Nopember 2007 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 615PK/Pdt/2011 tanggal 20 Mei 2013.

Pada tanggal 27 Oktober 2008 telah dilakukan eksekusi  oleh Pengadilan Negeri Blitar di mana bagian-bagian tanah hunian dan garapan 154 otang Penggugat (Sukayak dkk) yang terletak di atas Perkebunan Karangnongko sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 3/Desa Modangan dan Nomor 5/Desa Modangan telah dieksekusi Pengadilan Negeri Blitar dan diserahkan kepada Para Penggugat sebanyak 154 orang dengan bukti Berita Acara Eksekusi Nomor: 89/Pdt.G/1999/PN.Blt tanggal 27 Oktober 2008.

Hingga saat sekarang BPN belum mengukur dan memisah-misah lahan garapan dan hunian Para Penggugat (154 orang) dan juga belum memberi sertipikat tanah kepada mereka, padahal berdasarkan putusan pengadilan 154 orang penggugat tersebut mendapat prioritas pertama untuk diberi sertipikat tanah.  

Tags: BUPATI BLITARDATA PALSUKARANGNONGKOpilihanREDISTRIBUSI
Previous Post

Anggota DPR Dukung Penghapusan Syarat Antigen dan PCR untuk Perjalanan Domestik

Next Post

Harga Apel Anjlok Sampai Rp3 Ribu/ Kg, Petani akan Demo Gubernur dan DPRD Jatim

Next Post
Harga Apel Anjlok Sampai Rp3 Ribu/ Kg, Petani akan Demo Gubernur dan DPRD Jatim

Harga Apel Anjlok Sampai Rp3 Ribu/ Kg, Petani akan Demo Gubernur dan DPRD Jatim

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

  • Lulusan PT Harus Jadi Agen Perubahan dan Memiliki Intelektualitas

    Lulusan PT Harus Jadi Agen Perubahan dan Memiliki Intelektualitas

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Polemik Hukum Ijazah Jokowi, Prof Sofian Efendi: Tak Ada Bukti Kuat Ijazah Itu Ada

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Viral Polisi Aniaya Sopir Truk di Jombang Berdamai di Mapolres, Propam Tetap Lanjutkan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bupati Jombang Serahkan Bantuan Rp. 700 Juta untuk Korban Erupsi Semeru

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Jika Penghuni Tak Bayar, Pemkab Jombang Akan Tutup Ruko Simpang Tiga

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Logo Simple swarajombang

Redaksi
Pedoman Pemberitaan Media Siber
Kode Etik Jurnalistik

Kontak Kami

PT. Kredo Media Grup
Jl. Gubernur Suryo VII/ L-9, Jombang - 61418
Jawa Timur, Indonesia

Telp. 62-321-3086261
Fax. 62-321-3086261

[email protected]
[email protected]

No Result
View All Result
  • Home
  • Tren
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Pendidikan
  • Kuliner
  • Kesehatan
  • Traveling
  • Figur
  • Kolom
  • Lainnya
    • LIFESTYLE
    • JULA-JULI NJOMBANGAN
    • MIMBAR RAKYAT
    • SENI & BUDAYA
    • HOBIES
    • GALERI

© 2021 SwaraJombang.com - Design by SwaraJombang StudioSJ.