Penulis: Gandung Kardiyono | Editor: Priyo Suwarno
JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM – Rapat Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Kamis, 4 Desember 2025, berlangsung panas setelah anggota dewan melontarkan kritik keras terkait penanganan banjir yang melanda Sumatera.
Salah satu sorotan tajam datang dari anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB, Usman Husin, yang meminta Raja Juli mundur dari jabatannya.
Dalam rapat tersebut, Usman menilai Menteri Kehutanan gagal menunjukkan empati dan tidak mampu menjalankan tugasnya dalam mengelola kebijakan kehutanan yang berkaitan dengan mitigasi bencana.
“Kalau saya lihat Pak Menteri enggak punya hati nurani,” kata Usman membuka kritiknya.
Sorotan itu tidak berhenti di situ. Usman secara tegas mendesak Raja Juli untuk meletakkan jabatan jika merasa tidak mampu mengatasi persoalan kehutanan yang diduga berkontribusi pada bencana banjir di sejumlah wilayah Sumatera.
“Kalau Pak Menteri enggak mampu, mundur aja Pak Menteri,” tegasnya.
Dalam penjelasannya, Usman menyinggung kebijakan perizinan yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan dalam beberapa bulan terakhir.
Usman menyebut adanya penerbitan izin yang tetap berjalan kendati pemerintah daerah mengisyaratkan penolakan.
“Saya contoh di tempat, bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin, Bupati sudah katakan stop, surrender izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar,” ungkap Usman.
Pernyataan itu menimbulkan pertanyaan serius mengenai sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, terutama di tengah tingginya risiko banjir di kawasan yang mengalami alih fungsi lahan.
Usman juga menyoroti paparan Raja Juli mengenai penurunan angka deforestasi di tiga provinsi sepanjang 2025.
Ia mempertanyakan pihak yang melakukan penanaman kembali sehingga angka deforestasi bisa menurun.
“Bapak menayangkan tadi deforestasi di tiga provinsi, tahun 2025, Masyaallah, turun Pak. Siapa yang nanam terus siapa yang nanam setahun ini Pak?” tanya Usman.
Menurutnya, klaim penurunan deforestasi justru berbanding terbalik dengan kondisi lapangan, di mana banjir besar tetap terjadi.
Usman menilai penyebab bencana seharusnya dikaji secara lebih jujur agar tidak menyesatkan publik.
“Justru yang Bapak kata penurunan itu malah banjir, kalau dengan logika itu, kalau gitu jangan kita turunkan Pak deforestasinya, biar aja begitu, supaya enggak banjir,” katanya nya.***
