Penulis: Eko Wienarto | Editor: Hadi S Purwanto
WEETABULA, SWARAJOMBANG.COM – Siswa Sekolah Dasar Inpres (SDI) Mareda Kalada, Desa Mareda Kalada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan SD Omba Rade sudah dua hari ini (5 dan 6 Mei) tidak bisa mengikuti proses belajar dengan normal.
Siswa kelas satu sampai lima yang saat ini sedang menghadapi ujian kenaikan kelas harus melakukan ujian sekolah di tempat pinjaman dengan fasiltas yang berbeda dari sekolah.
Kepala Sekolah SD Omba Rade mengaku kecewa dan binggung, karena tidak tahu cara untuk mengatasi hal ini.
Selain dua SD itu, ada tujuh SD lain di Kabupaten Sumba Barat Daya dan satu SD di Kabupaten Sumba Barat juga ditutup pekerja karena persoalan yang sama.
Sekolah mereka ditutup oleh pekerja proyek yang belum menerima uang pembayaran pembangunan sekolah itu dari kontraktor utama PT Bumi Aceh Citra Persada (BACP), Aceh.
“Penutupan sekolah oleh pekerja itu merupakan upaya terakhir mereka untuk mendapat perhatian dari kontraktor agar segera membayarkan semua tanggungannya yang telah tertunda selama enam bulan,” kata Alfonso yang dibenarkan oleh Wanto, Markus Kepala Tukang dalam Pembangunan SD di SBD dan Anis Kepala Tukang di SDN Puu Magho, Kabupaten Sumba Barat serta beberapa pekerja lain kepada SWARAJOMBANG.com di Weetabula, Selasa(6/5/2025).
Bila dua minggu setelah penutupan ini PT BACP belum merespon tuntutan pekerja dan supplier material, maka pekerja akan membongkar semua bangunan sesuai dengan kesisaan uang yang belum dibayar, lanjut Wanto.
Paket Sekolah
Proyek rehabilitasi dan renovasi prasarana sekolah NTT 6 adalah proyek APBN tahun 2023/2024 sebesar Rp.51 miliar lebih untuk meningkatkan kualitas tiga belas SD di Kabupaten SBD dan dua di kabupaten Sumba Barat yang dikerjakan PT BACP.
Dari catatan yang diterima SWARAJOMBANG.com, perusahaan yang berlokasi di Jl. Teuku Iskandar, No.15,Kkecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh ini menerima pekerjaan dengan No Kontrak HK0203/SPK/PPK.PS/9277/2023 tgl 11 Oktober 2023 dengan masa pengerjaan selama 270 hari dari Kementerian PUPR.
“Kita sudah menyelesaikan pekerjaan ini sejak 30 September 2024 dan sampai sekarang upah kerja kami dan pembelian material belum dibayar oleh PT BACP,” kata Wanto.
Pernyataan Wanto ini dikuatkan oleh beberapa supplier material seperti Frans, pemilik toko Merah Delima, di Redha Gollu, Ama Mude yang juga belum menerima pembayaran meskipun barangnya sudah dikirim dan terpakai dalam Pembangunan itu.
Menurut Alfons dan Wanto, PT BACP sejak awal November 2024 hanya menjanjikan pembayaran tanpa pernah menepati janjinya.
I Nengah Suandra, Direktur Cabang PT BACP NTT, belum bisa memberikan jawaban atas semua hal ini. Telepon selulernya, salah satunya 081246390xxx dan dua lainnya tidak bisa dihubungi untuk konfirmasi.
Paket Sekolah NTT 6 di kabupaten SBD dan Sumba Barat ini ini sudah di PHO (Personal Hand Over) sejak 30 September 2024, namun hingga selesai masa pemeliharaan selama enam bulan belum ada penyerahan asset (FHO – Final hand Over) kepada dua kabupaten ini.
Sumber KREDO dan SWARAJOMBANG di Pemkab SBD yang tidak mau disebut namanya mengakui memang belum ada proses serah terima asset dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) kepada dua pemda setempat.
