Penulis: Wibisono | Editor: Priyo Suwarno
JOMBANG, SWARAJOMBANG.COM- Ratusan warga desa Sebani kecamatan Sumobito menggeruduk kantor DPRD Jombang, menuntut kepedulian dewan terhadap wanita-wanita korban kekerasan yang terjadi di wilayah Kota Santri itu, Selasa 25 Februari 2025.
Warga Desa Sebani menggelar aksi jalan kaki menuju gedung DPRD Jombang, untuk menyuarakan keprihatinan terhadap tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya setelah penemuan jasad PRA (18), seorang siswi yang ditemukan meninggal di sungai.
Ratusan warga membawa spanduk, poster, maupun sekadar kertas bertuliskan: #Nyala Untuk Putri, #Kami Bersama Putri, adalah korban kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan penderitaan luar biasa atas perilaku kriminal yang semakin sering terjadi di Jombang. Ujungnya adalah Stop Femisida (Pemusnahan Wanita).

Mereka berjalan kaki cukup rapi dikawal polisi, beberapa di antara kaum remaja wanita menebarkan kembang di spanjang jalan tanda duka. Mereka didampingi mahasiswa dari HMI, PMII dan Women Crisis Center (WCC) Jombang, keluarga mendiang PRA, gadis 18 tahun yang mati sengasara secara sia-saia.
Mereka mendesak kepda lembaga DPRD Jombang agar mendukung dan mendesak aparat penegak hukum agar tiga pelaku yang sudah ditangkap dihukum mati.
Ana Abdilah, Ketua WCC Jombang, mengungkapkan kekecewaannya terhadap respons pemerintah daerah yang dianggap lambat dalam menangani masalah ini. Ia menekankan bahwa pihak kepolisian sangat apreciate dan gercep (gecep) dalam melakukan penanganan kasus secara serius, namun perlu aturan jelas dan responsi dari pemkab dalam menangani kasus-kasus seperti itu.

Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap meningkatnya kekerasan seksual, sehingga pemerintah untuk segera membuat peraturan daerah, untuk mempertegas peraturan perlindungan hak kaum perempuan dan anak yang menjadi korban kriminal.
Ana Abdilah menyerukan agar pemerintah segera mengambil tindakan konkret untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak di Jombang. Namun sejauh ini menurut Ana, kepedulian OPD kepada korban serta penanganan pasca musibah belum ada yang dilakukan.Dia menilai pihak pemerintah tidak memsuingkan persoalan itu.
Bahkan sampai saat ini beluma da satu pun dari pihak pemkab Jombang sekadar menyampaikan bela sungkawa atas peristiwa yang menimpa PRA. Demikian juga pihak keluarga pelaku pun tidak d=ada satu yang datang meminta maaf kepada keluarga korban yang sampai saat masih mengalami trauma.
Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga Desa Sebani di depan DPRD Jombang menuntut beberapa hal konkret terkait meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berikut adalah tuntutan utama dari aksi tersebut:
- Warga meminta agar pemerintah daerah dan kepolisian meningkatkan upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan anak di wilayah mereka.
- Tuntutan untuk segera mengesahkan peraturan daerah yang melindungi hak-hak perempuan dan anak dari kekerasan.
- Warga mendesak agar pihak berwenang mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan, termasuk dalam kasus pembunuhan yang baru-baru ini terjadi.
Ana Abdilah, sebagai Ketua Women Crisis Center (WCC) Jombang, menekankan pentingnya respons cepat dari pemerintah daerah dan kepolisian dalam menangani masalah ini, serta perlunya dukungan sosial bagi korban kekerasan.
Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji menemui masa aksi dan melakukan berdialog dengan pada pengunjuk rasa. Hadi mendengarkan tuntutan dan aspirasi yang disampaikan terkait perlindungan perempuan dan anak serta penanganan kasus kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut. **