Oleh: Hadi S Purwanto
“Saya titip, jangan ada kader Gerindra yang korupsi. Nanti jangan kau kira Presiden Prabowo ada (kader) Gerindra korupsi kita tenang. He, gue kejar lo sampai dimana.”
ADALAH sangat menarik mencermati statement Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan, terutama menyinggung masalah korupsi. Bahkan, di depan kader Partai Gerindra dimana Prabowo yang adalah Ketua Umum partai berlambang burung garuda itu, dengan sangat keras mengancam kadernya jika malakukan korupsi.
Beberapa pihak masih meragukan statement Presiden Prabowo dan menganggap itu hanya sebuah jargon. Tetapi banyak pihak berharap dan yakin bahwa Prabowo akan mewujudkan apa yang diucapkannya.
Sementara reaksi menteri-menteri terhadap instruksi Prabowo Subianto untuk mengurangi kegiatan seremonial umumnya positif, meskipun ada pengakuan bahwa implementasinya bisa sulit. Prabowo menekankan pentingnya efisiensi dan penggunaan anggaran untuk pembangunan, bukan untuk seminar atau perjalanan luar negeri yang tidak perlu.
Beberapa menteri, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, diharapkan mendalami alokasi APBN dan DIPA untuk mendukung kebijakan ini. Namun, Prabowo juga mengakui adanya tantangan dalam mengubah kebiasaan lama di kalangan pejabat.
Sekarang memang belum memasuki 100 hari kerja Preesiden Prabowo, tetapi sejumlah gebrakan sudah dilakukannya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sudah langsung mengikuti Langkah Prabowo dengan “bersih-bersih” di Kementerian yang dipimpinnya. Sejumlah pejabat sudah dicopot lantara diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi.
Menteri Agama, Nasaruddin Umar, juga tak kalah kerasnya. Dia dengan keras memperingatkan jajarannya untuk tidak melakukan perbuatan tercela seperti korupsi dan makelar jabatan.
Belum terdengar anggota cabinet lain yang melakukan gebrakan seperti Amran Sulaiman dan Nasaruddin Umar. Kayaknya, mereka masih gamang meretas gurita korupsi di institusinya.
Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi dengan penegakan hukum yang tegas dan perbaikan system tampaknya mengagetkan sekaligus membuat skeptis banyak pihak. Presiden Prabowo menekankan pentingnya digitalisasi dan keterlibatan semua unsur pemerintahan dalam upaya ini.
Ranah Aktivis
Ada guyonan, Presiden Prabowo telah merangsek terlalu jauh, mengambil dan merampas ranah para aktivis dan kaum oposisi dengan statement soal korupsi, judi online, narkoba, penyelewengan, penyelundupan, dan lain-lain.
Kepada para pejabat Presiden Prabowo kerap menyampaikan peringatan secara halus dengan sindiran, tak jarang melontarkan secara terbuka dan blak-blakan. Bahkan, kepada kadernya sendiri, Prabowo lebih keras memperingatkan.
Tampaknya, itu yang meresahkan hati dan pikiran Prabowo selama berpuluh-puluh tahun. Bagaimana seorang Prabowo ingin menjadikan Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, tidak ada rakyatnya yang kelaparan, pemerintahan yang bersih tanpa korupsi, pejabat yang mengabdi kepada rakyat dan bukan menyengsarakan rakyat.
Atas komitmennya dalam pemberantasan korupsi, Prabowo berencana mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset. Namun, kritik muncul terkait pemilihan menteri yang dianggap tidak memperhatikan integritas, serta kurangnya langkah konkret dalam implementasi janji antikorupsi.
Sebagai wujud komitmennya, Prabowo Subianto, sebagai Presiden Indonesia, mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor. Ia telah meminta Kementerian Hukum untuk mengulas kembali RUU tersebut, yang saat ini tidak ada dalam daftar Prolegnas DPR. Prabowo ingin memastikan bahwa pemberantasan korupsi menjadi fokus utama pemerintahannya, sejalan dengan visi anti-korupsinya. Selain itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyarankan Prabowo untuk mengumpulkan ketua umum partai politik guna mempercepat pembahasan RUU ini di DPR.
Prabowo Subianto mendukung RUU Perampasan Aset karena dianggap sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara. Ia menilai korupsi sebagai pengkhianatan terhadap bangsa, sehingga perampasan aset koruptor dapat memberikan efek jera dan mencegah pelaku menikmati hasil kejahatannya.
Selain itu, RUU ini diharapkan dapat memperkuat lembaga penegak hukum seperti KPK dan kejaksaan dalam menangani kejahatan ekonomi. Prabowo juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah dan DPR untuk mempercepat pengesahan RUU ini
Prabowo Subianto memandang korupsi sebagai pengkhianatan terhadap bangsa karena ia percaya bahwa tindakan korupsi merugikan rakyat dan mengkhianati kepercayaan publik. Dalam pandangannya, korupsi tidak hanya mencuri sumber daya negara, tetapi juga menghancurkan harapan masyarakat untuk pemerintahan yang bersih dan adil. Ia menekankan pentingnya memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya dan memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan untuk mencapai tujuan tersebut.
Prabowo memilih kata “pengkhianatan” untuk menggambarkan korupsi karena ia percaya bahwa tindakan tersebut merusak kepercayaan rakyat dan mencuri sumber daya negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
Ia menekankan bahwa korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita pendiri bangsa dan dapat mengancam keberlangsungan hidup negara, serta menghambat kemajuan Indonesia. Dalam pandangannya, memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya adalah tanggung jawab moral dan politik untuk menjaga integritas bangsa.
Korupsi memang ancaman serius terhadap keberlanjutan negara karena merusak tatanan sosial dan menghambat pembangunan. Korupsi tidak hanya mencuri sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi juga menciptakan ketidakadilan yang mendalam dalam masyarakat.
Bocooor… Bocooor
Hal yang tak kalah penting adalah mengatasi kebocoran anggaran dengan beberapa langkah strategis. Ia meminta semua Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran dan menghindari pengeluaran yang tidak produktif, seperti kegiatan seremonial dan seminar.
Bocor, bocor, dan bocooor adalah kata-kata sangat popular dalam kampanye Pilpres 2019 lalu, Dimana Prabowo berkali-kali mengungkapkan adanya kebocoran dalm penggunaan anggaran. Kata-kata bocor itu lantas dilpemparkan balik lawan politiknya kepada Prabowo, seolah apa yang disampaikan Prabowo adalah igauan dan halusinasi.
Sekarang, setelah Prabowo resmi menjadi Presiden, ia menekankan Kembali pentingnya memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dapat dirasakan langsung oleh Masyarakat, oleh rakyat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, ia mendorong penghematan di semua bidang untuk menghadapi tantangan ekonomi yang tidak menentu.
Langkah konkret untuk mengurangi kegiatan seremonial di kementerian dan lembaga yakni dengan meminta pemerintah daerah dan kementerian untuk mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak produktif. Ia menekankan pentingnya menghindari anggaran untuk kegiatan yang tidak produktif dan hanya membuang-buang uang!
Respon menteri-menteri terhadap instruksi Prabowo Subianto untuk menggunakan uang pribadi saat melakukan perjalanan luar negeri umumnya menunjukkan pengakuan akan tantangan dalam implementasinya. Prabowo meminta menteri untuk mengurangi kunjungan luar negeri dan seminar yang dianggap tidak perlu, dengan menyatakan bahwa jika ingin bepergian, mereka harus menggunakan uang sendiri.
Beberapa menteri mengakui bahwa meskipun instruksi tersebut sulit dilaksanakan, mereka memahami pentingnya efisiensi anggaran dan akan berusaha menyesuaikan kebijakan sesuai arahan tersebut. Prabowo menekankan bahwa anggaran harus digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan untuk kegiatan yang dianggap tidak produktif.
Tidak ada laporan yang menunjukkan adanya menteri yang secara terbuka menentang instruksi Prabowo Subianto mengenai pengurangan kegiatan seremonial. Sebaliknya, para menteri umumnya merespons positif dan mengakui pentingnya efisiensi anggaran, meskipun beberapa menyatakan tantangan dalam pelaksanaannya.
Reaksi masyarakat terhadap instruksi Prabowo Subianto untuk mengurangi kegiatan seremonial umumnya positif. Banyak yang mendukung langkah ini karena dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara dan memprioritaskan program yang lebih berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Beberapa pakar kebijakan juga menyatakan bahwa Langkah yang diambil Prabowo ini tepat, mengingat kondisi keuangan pemerintah yang menantang dan perlunya fokus pada hal-hal yang lebih penting dan mendesak. Namun, tantangan dalam implementasi dan perubahan budaya kerja di pemerintahan tetap menjadi perhatian.
Prabowo Subianto menunjukkan sikap tegas terhadap jajaran kabinet yang diduga terlibat korupsi dengan menyatakan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap tindakan korupsi. Ia memperingatkan bahwa menteri dan wakil menteri yang terlibat dalam korupsi harus siap untuk mundur.
Dalam pembekalan menteri, Prabowo menekankan pentingnya integritas dan kesetiaan pada nilai-nilai anti-korupsi, serta mengibaratkan pemerintahan sebagai tubuh ikan yang akan busuk jika kepalanya busuk. Komitmennya ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.***
