Penulis: Anwar Hudijono | Editor: Ipong D Cahyono
JAKARTA,SWARAJOMBANG.com — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, saat ini pemerintah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Hal ini telah terbukti dengan turunnya angka kemiskinan menjadi 9,03 persen, dan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0,83 persen.
Namun, Menko Muhadjir menyampaikan, saat ini tugas berat yang dihadapi pemerintah adalah untuk menjaga kelas menengah supaya tidak turun menuju ke jurang kemiskinan.
Menurutnya saat ini telah banyak masyarakat kelas atas yang menuju ke kelas menengah, dan kelas menengah rentan menuju kemiskinan.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Penganugerahan Paritrana Award 2024 bersama Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pada Kamis (12/9/2024) di Ballroom Plaza BP Jamsostek Jakarta.
“Hari ini kita dihadapkan dengan masalah cukup krusial yaitu menurunnya angka kelas menengah di Indonesia. BPS melansir angka kelas menengah turun. Kelas atas kita juga turun. Kelas menengah kita ini turun ke lebih rendah, yaitu inspiring middle class atau kelas yang menuju kelas menengah.
Menko PMK menerangkan,
saat masih lebih banyak penumpukan angkatan kerja di inspiring middle class. Ini disebabkan karena imbas dari dampak panjang pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 yang berdampak ke sektor ekonomi dan angkatan kerja.
Kompetensi dan daya saing pekerja menentukan masa depan ketenagakerjaan Indonesia._Karenanya, untuk menjaga supaya angkatan kerja _tetap terlindungi, pemerintah menyiapkan skema jaminan sosial diantaranya yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsosnaker). BPJS Ketenagakerjaan mengelola penyelenggaraan lima program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu : jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT, jaminan pensiun (JP) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).
Dia juga mendorong daerah untuk menyediakan anggaran untuk memastikan warganya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dan jaminan ketenagakerjaan. Untuk jaminan sosial ketenagakerjaan sudah ada ruang untuk pekerja rentan yang ditanggung pemerintah.
“Tugas kita sekarang bagaimana menjaga jangan sampai inspiring middle class ini merosot lagi, dan mendorong angka kemiskinan menjadi naik. Nah itulah berbagai program perlindungan sosial kita gelontorkan, kemudian memperluas angkatan kerja. Itulah cara kita agar kita dorong lagi naik kembali ke kelas menengah lagi,” jelasnya.
Muhadjir berharap, imbas Long Covid segera berakhir. Kemudian dia berharap investasi semakin banyak yang masuk, pertumbuhan angkatan kerja juga semakin meluas untuk mengatasi penurunan kelas menengah. Dia pun berharap ke depannya seluruh angkatan kerja di Indonesia baik pekerja formal dan informal bisa tercakup pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk mewujudkan _Universal Coverage bagi pekerja. Atas hal ini beliau menyampaikan agar bpjs ketenagakerjaan menjaga investasi agar sebesar-besarnya manfaat dapat dinikmati oleh pekerja indonesia
Menko PMK juga mengapresiasi atas dukungan Pemerintah Pusat dan daerah serta menghimbau agar Kolaborasi yang terjadi dapat terus ditingkatkan agar mendorong perluasan cakupan kepesertaan bagi seluruh pekerja Indonesia yang lebih responsif dan inklusif.
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyatakan, pemerintah berkomitmen kuat mewujudkan Indonesia Emas 2045, dengan salah satu pilar pembangunannya difokuskan pada pembangunan manusia melalui reformasi ketenagakerjaan. Untuk itu, cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terus ditingkatkan, dengan harapan sebanyak 99,5 persen pekerja di Indonesia sudah terlindungi pada 2045.
“Program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan wujud nyata hadirnya negara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wapres memaparkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pertama, maksimalkan alokasi anggaran bagi perlindungan pekerja rentan. Wapres mengajak seluruh pemerintah daerah untuk menyusun program-program berdampak nyata dan inovasi implementasinya sebagai upaya peningkatan capaian universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setiap tahun.
“Pastikan regulasi dan kebijakan yang ada dapat mendukung percepatan perlindungan pekerja miskin, rentan, dan tidak mampu sehingga kemiskinan ekstrem bisa segera turun,” tambahnya.
Kedua, sambung Wapres, dukung terus inovasi layanan BPJS Ketenagakerjaan agar akses dan kemudahan dalam pendaftaran serta pemanfaatan manfaat jaminan sosial semakin luas dan merata di seluruh Indonesia. Menurutnya, inovasi seperti digitalisasi layanan dan peningkatan sistem teknologi informasi akan mempermudah pekerja, baik di sektor formal maupun informal.
“Pastikan layanan lebih merata dan inklusif sehingga tidak hanya tersedia di kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah terpencil,” imbau Wapres.
Ketiga, Wapres mendorong peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan dan kemudahan layanannya. “Masifkan sosialisasi agar para pekerja dapat memahami manfaat dan hak yang didapat dari program perlindungan sosial ini,” ucapnya.
Paritrana Award merupakan ajang apresiasi tertinggi dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, badan usaha, dan UKM. Paritrana diambil dari bahasa Sansekerta yang berarti perlindungan. Program ini dimulai sejak 2017 dan tahun ini merupakan penganugerahan yang ke-7.
Hadir dalam acara ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, Ketua Dewan Pengawas, jajaran Direksi, dan Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Ketua dan Tim Penilai Paritrana Award 2024, serta para penerima Paritrana Award 2024.
