Penulis: Mulawarman | Editor: Yobie Hadiwijaya
JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM-Indonesia mencatatkan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan sejumlah negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income countries) lainnya.
Berdasarkan laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2026 dari Bank Dunia, sebesar 64,2% penduduk Indonesia pada 2026 diproyeksikan hidup di bawah garis kemiskinan USD 8,30 per kapita per hari berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) 2021.
Angka ini menempatkan Indonesia di posisi ke-4 tertinggi dari 11 negara di kawasan ASEAN dan kelompok negara berkembang (peers) yang menjadi pembanding. Tingkat kemiskinan Indonesia tercatat berada di bawah Timor-Leste (71,7%), India (70,7%), dan Laos (68,6%).
Tingginya angka kemiskinan versi Bank Dunia disebabkan oleh perbedaan acuan batas pengeluaran harian. Bank Dunia mengklasifikasikan garis kemiskinan berdasarkan status pendapatan negara: Kemiskinan Ekstrem (USD 2,15 PPP/hari): Digunakan untuk negara berpendapatan rendah. Di Indonesia, angka ini telah berhasil ditekan hingga di bawah 1%.
Lower-Middle Income (USD 3,65 PPP/hari): Standar untuk negara berkembang kelas bawah, di mana angka kemiskinan Indonesia berada di kisaran 16–19%.
Upper-Middle Income (USD 8,30 PPP/hari): Standar yang berlaku setelah Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas. Angka USD 8,30 PPP setara dengan pengeluaran sekitar Rp35.000–Rp40.000 per orang per hari.
Sebaliknya, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) dengan acuan Garis Kemiskinan sekitar Rp580.000–Rp600.000 per kapita per bulan (sekitar Rp19.000–Rp20.000 per hari). Perbedaan metode ini menjelaskan mengapa tingkat kemiskinan versi BPS berada di kisaran single digit (sekitar 8,5%–9%), sementara versi Bank Dunia mencapai 64,2%.
Tinggi proporsi penduduk di bawah batas USD 8,30 PPP mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia berada pada kelompok aspiring middle class (menuju kelas menengah) dan kelompok rentan. Mereka tidak tergolong miskin secara ekstrem, tetapi sangat rawan jatuh miskin jika terjadi guncangan ekonomi seperti inflasi bahan pangan, PHK, atau biaya kesehatan mendadak.
Meski tantangan struktur ekonomi masih besar, Bank Dunia memproyeksikan tingkat kemiskinan Indonesia terus melandai secara konsisten dalam tiga tahun ke depan.
Penurunan bertahap ini didorong oleh stabilitas makroekonomi, perluasan cakupan perlindungan sosial (bansos), serta pemulihan penyerapan tenaga kerja pascapandemi.****
