Penulis: Sri Muryanto | Editor: Priyo Suwarno
SAMARINDA, SWARAJOMBANG.COM –Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (APM-KT) meirilis undangan publik flyer undangan bernomor 001/APM-KT/IV/2026 mengajak warga masyarakat mengikuti aksi demonstrasi depan kantor gubernur kaltim di Samarinda. Aksi demo itu rencanakan akan dilkasanakan 21 April 2026, mulai pukul 09.00-selesai.
Undangan publik ini diungga oleh akun Instagram @mata_kaltim pada Jumat (10/4/2026) Mereka merangkul elemen masyarakat sipil, organisasi sosial-keagamaan, aktivis lokal, hingga kelompok seperti PMII Samarinda dan Aliansi Geram Kaltim yang telah lebih dulu menggelar aksi serupa di bulan April ini.
Kantor Gubernur Samarinda, titik panas aspirasi rakyat, kini kembali menjadi panggung perlawanan terbuka terhadap tata kelola yang dinilai bobrok.
Tuntutan
Di balik spanduk dan sorak-sorai, APM-KT menuntut transparansi APBD, pemerataan pembangunan di pedalaman, serta penghentian praktik dinasti politik dan oligarki yang merajalela di kalangan elit Kaltim.
Mereka menyoroti pengelolaan sumber daya alam yang merusak lingkungan, distribusi anggaran tak merata, serta ketimpangan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Kebijakan pro-pengusaha ini bukan hanya melupakan petani dan pekerja, tapi juga mengancam hak masyarakat adat,” begitu narasi aksi mereka, menekankan beban ekologis dari eksploitasi tambang dan hutan.
Demonstrasi ini lahir dari frustrasi panjang: infrastruktur kota gemilang kontras dengan jalan rusak di pelosok, pelayanan dasar minim, dan kebijakan yang lebih memihak korporasi daripada rakyat kecil.
Sorotan Tajam
Tuduhan dan kritik langsung mengarah ke Gubernur Rudy Mas’ud, yang sejak menjabat kerap diterpa badai kontroversi. “Catatan negatif” publik menumpuk, menjadi amunisi aliansi untuk menuntut akuntabilitas.
-
Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar: Anggaran mewah ini untuk kendaraan gubernur memicu kegemparan di tengah seruan efisiensi. Setelah kritik membabi buta, Pemprov membatalkan pembelian dan mengembalikan dana ke kas daerah dalam 14 hari. Rudy pun meminta maaf, rela pakai mobil pribadi.
-
Renovasi Rumah Dinas Rp 25 Miliar: Proyek ambisius untuk rumah dinas gubernur, wakil, pendopo, dan fasilitas pendukung ini dianggap simbol boros di era fiskal ketat. Meski dibela sebagai perbaikan bangunan puluhan tahun terbengkalai, DPRD dan masyarakat menilainya rawan penyalahgunaan kekuasaan.
-
Pernyataan Publik Kontroversial: Rudy pernah blunder dengan klaim luas hutan Kaltim yang melebihi data resmi, plus analogi deforestasi yang diremehkan aktivis lingkungan. “Ini cacat pikir di tengah krisis ekologis Kaltim,” kritik media independen.
-
Blunder Kebijakan Lainnya: Daftar panjang mencakup proyek infrastruktur minim partisipasi publik, kebijakan pro-pengusaha yang abaikan petani dan pekerja, serta kritik dari aktivis seperti Sudarno (Darno) yang sebut janji politik dikhianati demi kepentingan militer-ekonomi tertentu.
Kontroversi ini mengukuhkan citra Rudy Mas’ud–Seno Aji sebagai era penuh polemik, memperkuat api demonstrasi APM-KT. Apakah 21 April nanti akan jadi titik balik, atau hanya gema sementara di Samarinda**
