Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tegas mengumumkan perombakan besar-besaran di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk cegah kebocoran penerimaan negara, dengan eksekusi dimulai hari ini di lima pelabuhan utama.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat ditemui di Thamrin Nine, Jakarta, pada Selasa (27/1/2026).
Ia menegaskan, “Besok (hari ini-red) diobrak-abrik,” yang merujuk pada restrukturisasi masif DJBC mulai 28 Januari 2026, diikuti DJP pekan depan.
“Kami akan perbaiki struktur pegawai pajak dan bea cukai secara total. DJBC mulai hari ini,” ujarnya.
Purbaya tak main-main soal sanksi. “Sebagian dirumahkan, sebagian tidak—tergantung doa mereka malam ini,” katanya, menekankan sikap tegas terhadap pejabat kurang performa. Pesan ini ditujukan khusus untuk petugas DJBC agar bekerja lebih serius dan hentikan kebocoran anggaran.
Target Perombakan
Prioritas utama adalah lima pelabuhan besar: Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Tanjung Mas (Semarang), Batam, serta pelabuhan di Sumatera Utara.
Pejabat strategis di sana akan dirumahkan total, diikuti rotasi berupa promosi, mutasi, atau pemecatan—semua internal tanpa rekrutmen baru.
Langkah ini juga libatkan pejabat muda dari DJP untuk perkuat pengawasan kasus under-invoicing dan transaksi perusahaan asing yang kerap lolos pajak PPN serta PPh.
Reformasi ini dipicu penurunan penerimaan pajak serta bea cukai, termasuk kasus OTT KPK yang jerat tiga pegawai DJP Jakarta Utara baru-baru ini.
Purbaya sebut ini sesuai instruksi Presiden Prabowo agar tak ada lagi kebocoran, dengan ancaman ekstrem: ganti DJBC dengan perusahaan swasta seperti SGS jika kinerja tak kunjung membaik.
Secara keseluruhan, upaya ini dukung target APBN dan pertumbuhan ekonomi 6% guna lepas dari “jebakan 5%”. Purbaya minta toleransi satu tahun dari presiden untuk buktikan hasil optimal penerimaan negara non-migas. **
