Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Headline

Uang Rp 2,6 Miliar Dibungkus Karung Hijau, Barang Bukti yang Dirampas KPK Saat OTT di Pati

badge-check

Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu memberikan keterangan dalam acara konferensi pers, di KPK, Selasa, 20 Januari 2026, tentang OTT di Pati. Foto: sinpoPerbesar

Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu memberikan keterangan dalam acara konferensi pers, di KPK, Selasa, 20 Januari 2026, tentang OTT di Pati. Foto: sinpo

Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno

 JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp 2,6 miliar yang dibungkus karung hijau saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 19-20 Januari 2026 di lingkungan Pemkab Pati, Jawa Tengah.

Dana itu berasal dari pemerasan calon perangkat desa melalui jaringan Bupati Sudewo (SDW) dengan tarif Rp 125-225 juta per orang.

KPK menetapkan empat tersangka: Sudewo (SDW), Kepala Desa Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kepala Desa Arumanis Sumarjiono (JION), serta Kepala Desa Sukorukun Karjan (JAN).

Menurut penyidik KPK, uang pecahan Rp 50.000-Rp 100.000 itu dikumpulkan secara bertahap dari delapan kepala desa di Kecamatan Jakenan hingga 18 Januari 2026.

Dana berasal dari calon perangkat desa yang membayar demi lolos seleksi, lalu digabungkan secara acak ke dalam karung hijau karena volume besar sulit dibawa.

Pada 19 Januari 2026, tim KPK menggerebek saat proses penyerahan hampir rampung. Uang yang semula berantakan dan diikat karet itu diamankan dari penguasaan keempat tersangka.

Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan saat konferensi pers 20 Januari 2026 bahwa karung hanya alat praktis “seperti membawa beras”, bukan penyamar, dengan total 17 balok uang dipamerkan sebagai bukti.

Rantai distribusi direncanakan bertahap: JION dan JAN menyerahkan ke YON, baru ke Sudewo sebagai penerima akhir. KPK mencegat sebelum dana sepenuhnya diterima bupati.

Skema melibatkan “Tim 8” – kelompok delapan kepala desa yang dikoordinasikan Sudewo, termasuk tiga tersangka. Tarif awal Rp 125-150 juta per calon dinaikkan secara sepihak menjadi Rp 150-225 juta untuk keuntungan pribadi, disebut “all-in” hingga jabatan resmi diperoleh.

Tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Tipikor, juncto Pasal 20 huruf c KUHP. Saat ini, mereka ditahan untuk pengembangan distribusi dana lebih lanjut. **

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Harga Barang Makin Mahal Akhir Desember-Awal Januari 2027

10 Nov 2026 - 21:13 WIB

Harga Barang Makin Mahal Akhir Desember-Awal Januari 2027

Mulai 1 Desember, KAI Tambah 84 Perjalanan dan 8500 Kursi

10 Nov 2026 - 20:33 WIB

Mulai 1 Desember, KAI Tambah 84 Perjalanan dan 8500 Kursi

Konferensi Pers Wapres Gibran: Tidak Mundur, Tetap Fight di Persidangan PTUN Soal Keabsahan Ijazahnya

10 Nov 2026 - 18:45 WIB

Konferensi Pers Wapres Gibran: Tidak Mundur, Tetap Fight di Persidangan PTUN Soal Keabsahan Ijazahnya

Kerugian Rp300 Juta Lebih, Api Membakar Habis Toko Bahan Bangunan Halimi di Mojoagung

10 Nov 2026 - 18:09 WIB

Kerugian Rp300 Juta Lebih, Api Membakar Habis Toko Bahan Bangunan Halimi di Mojoagung

Upacara Hari Pahlawan, Wabup Salmanudin: Mari Kita Berjuang Melawan Kebodohan dan Kemiskinan

10 Nov 2026 - 17:58 WIB

Upacara Hari Pahlawan, Wabup Salmanudin: Mari Kita Berjuang Melawan Kebodohan dan Kemiskinan

Dua Setengah Jam Pertemuan, Presiden Prabowo tidak Menolak jika Wapres Gibran Mengundurkan Diri

10 Nov 2026 - 17:46 WIB

Dua Setengah Jam Pertemuan, Presiden Prabowo tidak Menolak jika Wapres Gibran Mengundurkan Diri

Muncul Aksi Desakan Mundur atau Dimundurkan, PKS dan PKB Klaim 50 Anggota Dukung Hak Angket atau Hak Bertanya

10 Nov 2026 - 17:38 WIB

Muncul Aksi Desakan Mundur atau Dimundurkan, PKS dan PKB Klaim 50 Anggota Dukung Hak Angket atau Hak Bertanya

Ada Formasi 150.000 CPNS di Tahun 2026, Seleksi November

9 Nov 2026 - 18:41 WIB

Ada Formasi 150.000 CPNS di Tahun 2026, Seleksi November

Menko Airlangga: Pegawai Gaji Rp3,5 Juta Diberi Bantuan BSU

9 Nov 2026 - 18:19 WIB

Menko Airlangga: Pegawai Gaji Rp3,5 Juta Diberi Bantuan BSU
Trending di Nasional