Penulis: Gandung Kardiyono | Editor: Priyo Suwarno
MOJOKERTO, SWARAJOMBANG.COM – Pemerintah Kabupaten Mojokerto sedang persiapan penyusunan neraca aset pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025,
yang dirangkaikan dengan launching penerapan aplikasi Electronic Barang Milik Daerah (E-BMD).
Acara berlangsung di Aston Mojokerto Hotel & Conference Center, Selasa (17/11/2025).
Aplikasi E-BMD diluncurkan Wakil Bupati Mojokerto, M. Rizal Octavian, sebagai komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem tata kelola aset yang lebih tertib, transparan, dan terintegrasi secara nasional sesuai regulasi Kemendagri.
Kepala BPKAD Kabupaten Mojokerto, Iwan Abdillah, menyampaikan kegiatan ini merupakan implementasi dari Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
“Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur dalam menggunakan aplikasi E-BMD,
menyajikan data barang milik daerah yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi, menertibkan administrasi aset daerah sesuai ketentuan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021,
serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Mojokerto,” jelas Iwan.
Narasumber dari Kemendagri dan Universitas Indonesia hadir memberikan materi mengenai kebijakan nasional pengelolaan BMD serta tata cara operasional aplikasi E-BMD.
Sedangkan Wakil Bupati Mojokerto, M. Rizal Octavian, mengatakan pengelolaan aset merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
Aset daerah bukan sekadar angka, tetapi kekayaan daerah yang mendukung pelayanan publik dan pembangunan.
“Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
BMD bukan sekadar catatan aset, tetapi juga merupakan bagian dari kekayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Rizal menegaskan bahwa keberhasilan penerapan E-BMD sangat bergantung pada komitmen seluruh perangkat daerah, mulai dari pengurus barang hingga pejabat penatausahaan keuangan.
Menurutnya transformasi digital bukan hanya soal penerapan aplikasi, tetapi juga perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.
Menurutnya, Pemkab Mojokerto menargetkan agar penyusunan neraca aset LKPD 2025 semakin presisi dan mendukung upaya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali pada audit mendatang.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai awal yang baik untuk memperkuat komitmen kita bersama dalam membangun pemerintahan daerah yang transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” harapnya.
Dalam kesempatan itu, Wabup juga menyampaikan apresiasi kepada Kemendagri atas pendampingan dan bimbingan teknis yang diberikan kepada Pemkab Mojokerto dalam persiapan implementasi E-BMD.
“Semoga penerapan aplikasi E-BMD dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, mendukung akuratnya laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025 atas neraca asetnya, serta menjadi bagian dari langkah besar kita menuju tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, efisien, dan berintegritas,” harapnya.**
