Penulis: Sri Muryanto | Editor: Priyo Suwarno
TULUNGAGUNG, SWARAJOMBANG.COM — Gelombang kejadian keracunan MBG masoh terus terjadi. Lebih dari 200 siswa dan guru di SMKN 1 Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, mengalami gejala sakit perut, mual, dan diare usai menyantap makan siang program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu, 16 September 2026.
Insiden ini menjadi gelombang kedua kasus dugaan keracunan terkait program tersebut di daerah yang sama dalam kurun waktu kurang dari dua bulan.
Menu yang disajikan hari itu terdiri dari nasi daun jeruk, ayam goreng lalapan, sambal, dan buah anggur.
Tak lama setelah makanan disantap, ratusan warga sekolah mulai mengeluhkan keluhan yang serupa.
Mereka dibawa secara bertahap ke Puskesmas Boyolangu dan RSUD Imanuel Tulungagung untuk mendapatkan penanganan medis.
“Alhamdulillah kondisinya berangsur membaik. Sebagian besar sudah boleh pulang ke rumah masing-masing,” ungkap salah satu petugas medis.
Satgas MBG Kabupaten Tulungagung bersama Dinas Kesehatan segera turun ke lokasi.
Sampel sisa makanan telah diambil untuk dikirim ke laboratorium guna memastikan penyebab pasti.
Pendataan jumlah korban masih terus dilakukan hingga Kamis, 17 September 2026.
Rejotangan
Insiden ini mengingatkan pada kasus serupa yang terjadi pada Juli 2026 di Kecamatan Rejotangan, Tulungagung. Saat itu, lebih dari 100 siswa dari berbagai sekolah menjadi korban dugaan keracunan dari penyedia SPPG Pakisrejo.
Hasil uji laboratorium kemudian menemukan kontaminasi bakteri pada sampel makanan.
Temuan mengejutkan: dapur penyedia tersebut ternyata belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), namun tetap diizinkan menyuplai makanan ke sekolah-sekolah.
Masyarakat Tulungagung kini semakin khawatir. Jika kasus yang sama berulang di tempat yang berbeda, pertanyaannya bukan lagi sekadar “apa yang salah hari ini”, melainkan “apakah sistem pengawasan terhadap seluruh penyedia makanan di Tulungagung benar-benar berjalan sebagaimana mestinya”.
Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari BGN Pusat maupun pemerintah daerah terkait langkah evaluasi menyeluruh atas insiden berulang ini.**
