Penulis: Anwar Hudijono | Editor: Hadi S Purwanto
JAKARTA, SWARAJOMBANG.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, program penimbangan dan pengukuran bayi di Posyandu yang biasanya dilakukan dua kali setahun diubah menjadi satu kali tiap bulan. Hal ini untuk mendorong upaya percepatan penurunan stunting.
Muhadjir menyampaikan hal dalam kegiatan “Launching Gerakan Penimbangan Bulanan Nasional Terintegrasi untuk Percepatan Penurunan Stunting,” secara daring dan luring di Aula Heritage Kantor Kemenko PMK, pada Selasa (28/02/2023).
Kegiatan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Penggerak PKK Pusat, serta seluruh penggerak Posyandu di Indonesia yang tergabung melalui kanal daring. Hadir juga dalam agenda tersebut para penggerak Posyandu yang berjumlah 1000 orang dari berbagai daerah via zoom, serta melalui kanal YouTube sebanyak 500 orang.
Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan anak. Bukan hanya pertumbuhan fisik tetapi yang lebih utama adalah pertumbuhan otak yang akan mempengaruhi prestasi mereka.
Selain itu, anak yang menderita stunting akan memiliki riwayat kesehatan buruk karena daya tahan tubuh yang juga buruk. Stunting juga bisa menurun ke generasi berikutnya apabila tidak ditangani dengan serius.
Menurut Muhadjir, penimbangan dan pengukuran bayi setiap bulan, perlu dilakukan agar intervensi pencegahan stunting dapat dilakukan lebih maksimal, baik dari segi intervensi spesifik dan segi gizi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan serta BKKBN, ataupun intervensi sensitif yang meliputi persoalan sanitasi dan lingkungan.
Adanya penimbangan bayi setiap bulan akan menghasilkan data yang lebih akurat dan tepat sasaran untuk deteksi dan pencegahan stunting.
Dengan dipercepatnya pemenuhan alat antropometri atau alat pengukuran dan penimbangan bayi di Posyandu, serta USG di Puskesmas yang tengah dilakukan Kementerian Kesehatan akan mempercepat penanganan stunting di Indonesia.
“Ini dilakukan guna mendapatkan umpan balik sehingga berdasarkan hasil dari penimbangan dan pengukuran itu kita bisa melaksanan intervensi secara lebih cermat, tepat dan memiliki presisi tinggi karena didasarkan dengan informasi dari hasil pengukuran dan penimbangan yang telah dilakukan sebelumnya,” ujar Mendikbud pada Kabinet Jokowi Jilid Satu ini.
Prioritas utama
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa penanganan stunting menjadi prioritas utama, di mana perlu adanya dua titik penanganan penting, yakni intervensi sebelum lahir dan intervensi setelah lahir.
“Kontribusi intervensi sebelum lahir mencapai angka 14% dan penting sekali untuk menjaga kondisi kesehatan bayi sebelum lahir. Sementara intervensi pasca lahir berupa pengukuran berat badan yang dapat memantau perkembangan bayi,” ujar Budi.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan perlu adanya sistem terintegrasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk memantau kondisi bayi. “Daerah perlu memilki sistem informasi satu pintu yang dapat digunakan oleh Pemerintah Pusat dalam memantau perkembangan stunting di daerah. Sehingga memudahkan Pemerintah Pusat untuk melakukan evaluasi berkala dan pencanangan program lanjutan,” ujar Tito.
Hasto Wardoyo mendukung program percepatan penurunan stunting dengan lima pilar yang dimiliki oleh BKKBN dan menyambut baik upaya penimbangan bulanan terhadap bayi yang akan dilakukan.
“Gerakan ini merupakan momentum yang luar biasa. Kami berterima kasih gerakan ini menjawab pilar kelima yang dimiliki oleh BKKBN,” ucap Hasto Wardoyo.
