Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Hukum

Penghuni Ruko Simpang 3 Gugat Surat Bupati, Aliansi LSM Ancam Laporkan Hakim PTUN ke KY dan KPK

badge-check

Ruko Simpang Tiga di Jl. KH Abdurrahman Wahid (Foto: SWARAJOMBANG.COM/ Hadi S Purwanto)Perbesar

Ruko Simpang Tiga di Jl. KH Abdurrahman Wahid (Foto: SWARAJOMBANG.COM/ Hadi S Purwanto)

JOMBANG, SWARAJOMBANG.COM – Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Surabaya akhirnya memutus dan menyatakan batal Surat Bupati Jombang nomor 500.2/2875/415.32/2024 tertanggal 14 Agustus 2024 perihal Surat Pemberitahuan Pengosongan Ruko Simpang 3 di Jl KH Abdurrahman Wahid, Jombang, Jawa Timur.

Sidang yang digelar tanggal 19 Maret 2025 itu diketuai Fadholy Hernanto, dengan hakim anggota Wahyudi Siregardan Meita SM Lengkong.

PTUN Surabaya ini mengadili gugatan Herry Soesanto, tempat tinggal Jalan Imam Bonjol Nomor 10, RT 09 RW 01, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dan Liliek Soenarti, tempat tinggal Jalan Imam Bonjol Nomor 10, RT 09 RW 01, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.

Adapun yang jadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Bupati Jombang nomor 500.2/2875/415.32/2024 tertanggal 14 Agustus 2024 perihal Surat Pemberitahuan Pengosongan Ruko.

Para penggugat mengajukan gugatan itu di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan Register Perkara Nomor 159/G/2024/PTUN.SBY dan telah diperbaiki tanggal 2 Desember 2024.

Sementara pihak tergugat yakni Pemkab Jombang diwakili Yaumassyifa, Kabag Hukum Setda Kabupaten Jombang dan Indra Prasetya Nugraha, Mas Ayu Emilia, serta Arfandy Purbawan, masing-masing staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang.

Setelah memeriksa sejumlah saksi dan alat bukti, akhirnya majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya, menyatakan batal Surat Bupati Jombang Nomor: 500.2/ 2875/ 415.32/ 2024 tertanggal 14 Agustus 2024 Perihal: Surat Pemberitahuan Pengosongan Ruko.

PTUN juga mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat Bupati Jombang Nomor: 500.2/ 2875/ 415.32/ 2024 tertanggal 14 Agustus 2024 Perihal: Surat Pemberitahuan Pengosongan Ruko menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.684.000.

Atas putusan PTUN Surabaya itu, Yaumassyifa sebagai kuasa hukum Pemkab Jombang menyatakan banding.

“Kami akan segera mengajukan banding sebelum masa tenggang habis,” kata Yaumassyifa kepada KredoNews.com, Kamis (27/3/2025).

Yaumassyifa juga merasa heran, kenapa putusan itu dijatuhkan pas menjelang libur panjang Lebaran sehingga nyaris tidak memberi kesempatan waktu untuk melakukan banding.

“Yang pasti, Ruko Simpang Tiga adalah sah milik Pemkab Jombang,” tegasnya.

Lapor KY dan KPK
Sementara juru bicara Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jombang, Suhartono menyatakan heran atas putusan PTUN menyangkut surat bupati perihal pengosongan Ruko Simpang Tiga.

Suhartono, juru bicara Aliansi LSM Jombang (Foto: SWARAJOMBANG.COM/ Hadi S Purwanto)

“Kami menilai, surat pengosongan itu sudah tepat, karena pihak penghuni tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya mereka selesaikan.

Suhartono juga menyatakan bahwa putusan hakim PTUN Surabaya itu layak dipertanyakan. Ia bahkan meragukan kompetensi para hakim PTUN dalam mengadili kasus surat bupati itu.

“Ruko itu berada di atas tanah (HPL) milik Pemkab Jombang, bukan warisan leluhur para penggugat. Kalau mereka menempati ruko dan tidak mau bayar, diusir adalah sudah sangat tepat,” tegas Suhartono.

Ditambahkan, terkait putusan hakim PTUN yang dinilai sangat aneh dan janggal ini, Aliansi LSM Jombang akan melaporkan para hakim PTUN Surabaya ke Komisi Yudisoal (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Kabar Gembira, DP Nol Persen Diperpanjang BI sampai 31 Desember 2027

17 Nov 2026 - 19:33 WIB

Kabar Gembira, DP Nol Persen Diperpanjang BI sampai 31 Desember 2027

Kapolri Suyudi: Listyo Sigit Belum Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Makar

17 Nov 2026 - 19:25 WIB

Kapolri Suyudi: Listyo Sigit Belum Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Makar

Mulai Bulan Depan Perjalanan 10 KA Ini Makin Cepat

17 Nov 2026 - 19:19 WIB

Mulai Bulan Depan Perjalanan 10 KA Ini Makin Cepat

Kapolres Jombang Tampung Aspirasi PMII

17 Nov 2026 - 10:26 WIB

Kapolres Jombang Tampung Aspirasi PMII

KPK Menahan Bagus Wahyudiono, Wartawan Teriak: Mana Anwar Sadat?

17 Nov 2026 - 10:04 WIB

KPK Menahan Bagus Wahyudiono, Wartawan Teriak: Mana Anwar Sadat?

Ramai-ramai Tolak Gagasan Hashim Pindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo

17 Nov 2026 - 09:20 WIB

Ramai-ramai Tolak Gagasan Hashim Pindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo

Presiden Prabowo Minta Maaf kepada Malaysia dan Singapura atas Masalah Karhutla

17 Nov 2026 - 08:14 WIB

Presiden Prabowo Minta Maaf kepada Malaysia dan Singapura atas Masalah Karhutla

Drs Poerwanto dan Abdul Madjid Masuk Jajaran Pensiun Bersama 85 ASN di Pemkab Jombang

16 Nov 2026 - 20:30 WIB

Drs Poerwanto dan Abdul Madjid Masuk Jajaran Pensiun Bersama 85 ASN di Pemkab Jombang

Hujan Angin Porak Porandakan Kawasan Ponpes Tebu Ireng dan Makam Gus Dur

16 Nov 2026 - 19:40 WIB

Hujan Angin Porak Porandakan Kawasan Ponpes Tebu Ireng dan Makam Gus Dur
Trending di Nasional