Penulis: Tanasyafira Libas Tirani | Editor: Priyo Suwarno
JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM- Laporan Kementerian Kehutanan Indonesia, khususnya dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkumhut), memberikan gambaran komprehensif mengenai pengungkapan kasus pencucian kayu ilegal sepanjang tahun 2025.
Direktur Jenderal Ditjen Gakkumhut, Dr. Dwi Januanto Nugroho, menjelaskan bahwa kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang di Sumatera bukan hasil pembalakan liar terbaru melainkan kayu tua yang tercabut karena banjir.
Volume kayu yang disita oleh Gakkum Kehutanan menggunakan modus PHAT sepanjang tahun 2025 termasuk kasus besar yang terungkap di Hutan Sipora, Kepulauan Mentawai, mencapai sekitar 4.610 meter kubik. Kayu ilegal ini disita dalam operasi besar yang melibatkan pemalsuan dokumen legalitas kayu dengan memanfaatkan PHAT.
Namun, pihaknya tetap aktif menindak berbagai modus pencucian kayu ilegal, terutama yang memanfaatkan skema Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) untuk melegalkan kayu ilegal dengan dokumen palsu atau pinjaman nama warga.
Operasi pengungkapan terbesar termasuk di wilayah Sumatera dan Sulawesi, khususnya di Hutan Sipora, Kepulauan Mentawai, dengan penyitaan kayu ilegal mencapai ribuan meter kubik.
Modus operandi kejahatan kehutanan yang diungkap antara lain:
-
Pemalsuan dokumen legalitas hasil hutan dan kepemilikan lahan.
-
Peminjaman nama warga asli pemegang PHAT untuk mencatat kayu ilegal seolah-olah legal.
-
Pemalsuan volume dan spesifikasi kayu pada dokumen yang tidak sesuai kondisi lapangan.
-
Penggunaan skema PHAT yang biasanya dikelola untuk tata usaha kayu di luar kawasan hutan negara, tapi diselewengkan sebagai alat pencucian kayu ilegal.
Kementerian Kehutanan pun memberlakukan moratorium sementara pada layanan PHAT guna evaluasi dan pencegahan penyalahgunaan lebih lanjut.
Kasus konkret di Sulawesi Selatan menunjukkan keterlibatan oknum pensiunan PNS sebagai pemodal yang menggunakan dokumen palsu dalam peredaran kayu ilegal ini.
Kebijakan dan penindakan Ditjen Gakkumhut tidak hanya menargetkan pelaku di lapangan tapi juga menelusuri alur dokumen, barang, dan dana di balik operasi ilegal itu.
Secara keseluruhan, Ditjen Gakkumhut bekerja secara profesional menindak dan membongkar berbagai jaringan kriminal pencucian kayu ilegal yang semakin terorganisir dan kompleks, menggunakan skema administrasi pertanahan sebagai kedok legalitas., **
