Penulis: Mulawarman | Editor: Yobie Hadiwijaya
JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM-Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi akan mengubah ratusan truk over dimension overloading (ODOL) kembali ke standar yang seharusnya. Tercatat, ada 300 truk ODOL yang akan dinormalisasi di Jawa Timur
Dudy menegaskan langkah ini sebagai komitmen pemerintah untuk menegakkan penanganan truk ODOL. Hal ini juga sejalan dengan agenda nasional menuju Indonesia Zero ODOL 2027
“Normalisasi angkutan barang merupakan wujud nyata penguatan angkutan barang yang berkeselamatan, tertib, dan berkelanjutan,” ujar Dudy dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025).
Normalisasi kendaraan berlebih adalah proses atau tindakan untuk mengembalikan dimensi fisik dan/atau kapasitas muatan kendaraan angkutan barang agar sesuai dengan standar produksi pabrik dan regulasi yang berlaku. Secara simbolis, Dudy menormalisasi terhadap 26 kendaraan yang merupakan perwakilan dari Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT).
Selanjutnya, seluruh kendaraan angkutan barang di kawasan Jawa Timur akan didorong untuk memenuhi ketentuan dimensi dan muatan sebagaimana yang telah distandardisasi. Dalam program ini juga dilakukan sosialisasi dan penegasan terkait ODOL.
Dudy menambahkan permasalahan muatan berlebih bukan sekadar isu teknis kendaraan. ODOL adalah persoalan keselamatan publik, efisiensi logistik, ketahanan infrastruktur, dan daya saing nasional. Untuk itu, Kemenhub secara konsisten mempercepat kebijakan penanganan ODOL sebagai bagian dari agenda nasional menuju Indonesia Zero ODOL tahun 2027 melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Keberhasilan kebijakan ODOL tidak mungkin dicapai oleh satu institusi saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, BUMN, asosiasi transportasi, karoseri, serta para pelaku usaha angkutan barang,” tambah Dudy.
Dudy menekankan keberhasilan kebijakan ODOL tidak mungkin dicapai satu institusi, melainkan memerlukan sinergi pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, BUMN, asosiasi transportasi, karoseri, dan pelaku usaha.
“Kementerian Perhubungan akan terus memperbaiki regulasi, memperkuat pengawasan, dan menyediakan sarana pendukung agar proses transisi menuju angkutan barang yang berkeselamatan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” terangnya.***
