Penulis: Jayadi | Editor: Aditya Prayoga
SWARAJOMBANG COM, TAIPEI-
Pemerintah Taiwan menyetujui kenaikan batas maksimal pemakaian anggaran, termasuk pembagian uang tunai sebesar 10.000 dollar New Taiwan (sekitar Rp 5,3 juta kurs Sabtu, 30/8/2025) untuk setiap warga.
Usulan kenaikan tersebut berasal dari Partai Kuomintang (KMT) yang mengajukan peningkatan batas anggaran dari 410 miliar menjadi 545 miliar dollar New Taiwan (sekitar Rp 243 miliar).
Tambahan anggaran itu mencakup 150 miliar untuk pertahanan nasional, 93 miliar untuk industri dan lapangan kerja, serta 67 miliar untuk bantuan sosial. Kenaikan anggaran ini dilakukan karena Taiwan mengalami surplus penerimaan pajak.
Miss Universe dan Cerdas, Bingung Dirinya Jadi Janda Saat Muda, Ini Pesan Pentinggnya
Pada tahun fiskal 2024, penerimaan pajak Taiwan mencapai 3,7619 triliun dollar New Taiwan (sekitar Rp 2,3 kuadriliun), melampaui perkiraan tahunan sebesar 528,3 miliar dollar New Taiwan (Rp 283 triliun).
Dilansir dari Taipei Times, Jumat (15/8/2025), sempat muncul wacana agar keluarga kaya tidak menerima bantuan, namun ditolak legislatif. Semua warga tetap berhak menerimanya, terutama karena dampak bencana alam dan kenaikan tarif AS.
Kabinet menjelaskan, Kementerian Keuangan belum bisa memastikan apakah warga asing dengan izin tinggal permanen juga akan menerima bantuan sampai legislatif benar-benar mengesahkan anggaran baru.
Pada 11 Juli 2025, legislatif sudah mengesahkan Undang-Undang Khusus untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Keamanan Nasional, yang awalnya ditujukan menghadapi tarif impor dari Presiden AS Donald Trump.
Selain itu, pemerintah menambah alokasi untuk memperkuat jaringan listrik melalui Taipower, penanaman kabel bawah tanah, layanan perawatan, bantuan sosial, serta dukungan industri.
Dana tambahan ini akan dibiayai lewat pinjaman sesuai aturan Undang-Undang Utang Publik. Bantuan tunai diperkirakan bisa dicairkan mulai Oktober 2025.
Sebelumnya, kabinet sempat menolak ide bantuan tunai karena khawatir menambah utang. Wakil Menteri Politik Kementerian Keuangan, Juan Ching-hua, memperingatkan bahwa tingginya penerimaan pajak tidak selalu berarti kondisi keuangan sehat.
Dari 2012 hingga 2023, Taiwan hanya tiga kali mencatat surplus, sementara defisit hampir terjadi dua tahun sekali.
Setelah melalui pertimbangan, pemerintah akhirnya mengubah sikap dan menyetujui usulan bantuan tunai dalam kenaikan anggaran tersebut.***
