Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM- Freddy Numberi –mantan Menteri Kelautan dan Perikanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono- tercatat sebagai Direktur Utama PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), salah satu dari lima perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Selain Freddy Numberi sebagai figur nasional ke dalam bisnis tambang nikel di kawasan yang selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah konservasi laut terbaik di dunia. PT Kawei Sejahtera Mining juga terafiliasi dengan kelompok konglomerat besar di Indonesia, yaitu keluarga Sugianto Kusuma alias Aguan, pemilik grup Agung Sedayu.
Berdasarkan data Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, beneficial owner (pemilik manfaat) PT KSM adalah Susanto Kusumo, Richard Halim Kusuma, dan Alexander Halim Kusuma—ketiganya adalah bagian dari keluarga Aguan.
Alexander dan Richard adalah putra Aguan. Susanto Kusumo adalah Komisaris Utama PT Pantai Indah Kapuk Tbk. (PANI), di mana Aguan menjadi Presiden Direktur dan Alexander menjadi Wakil Direktur Utama.
Ali Hanafia Lijaya, yang juga disebut-sebut sebagai tangan kanan Aguan, tercatat sebagai Komisaris Utama PT KSM.
Nono Sampono
Nama Nono Sampono, mantan Wakil Ketua DPD RI dan perwira tinggi TNI AL, juga masuk dalam daftar komisaris utama PT Kawei Sejahtera Mining. Keterlibatan Nono Sampono mempertegas adanya tokoh-tokoh nasional di jajaran pengurus perusahaan tambang nikel di Raja Ampat.
Struktur Kepemilikan
Izin dan Luas Wilayah: PT KSM memiliki IUP seluas 5.922 hektare di Kabupaten Raja Ampat, dengan izin yang diterbitkan pada 2013 dan berlaku hingga 2033.
Modal dan Saham: Modal ditempatkan perusahaan sebanyak 200 ribu lembar saham dengan nilai Rp 200 miliar. Salah satu pemegang saham terbesar adalah PT Dua Delapan Kawei, selain PT Jaya Bangun Makmur, PT Rowan Sukses Investama, dan PT Tambang Energi Sejahtera.
Aktivitas Tambang: PT KSM telah membuka lahan seluas 89,29 hektare di Pulau Kawe, yang termasuk kawasan hutan dan pulau kecil.
Pelanggaran Lingkungan: PT KSM ditemukan membuka lahan di luar izin pinjam pakai yang diberikan, dan aktivitas ini telah dihentikan oleh tim pengawas Kementerian Lingkungan Hidup. Seluruh persetujuan lingkungan di kawasan Raja Ampat kini sedang ditinjau ulang karena berada di pulau kecil, sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2014 yang melarang tambang di pulau kecil tanpa syarat.
Penolakan Publik: Aktivitas tambang nikel di Raja Ampat mendapat penolakan keras dari aktivis lingkungan dan masyarakat sipil karena dikhawatirkan akan merusak ekosistem laut dan kawasan geopark yang menjadi destinasi wisata dunia.
Desakan Pencabutan Izin: Ada desakan dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR dan koalisi masyarakat sipil, agar seluruh izin tambang di Raja Ampat dicabut secara permanen, bukan hanya penghentian sementara.
PT Kawei Sejahtera Mining di Raja Ampat melibatkan sejumlah nama besar nasional, termasuk Freddy Numberi sebagai Direktur Utama, keluarga konglomerat Aguan sebagai pemilik manfaat utama, serta Nono Sampono di jajaran komisaris.
Perusahaan ini tengah menjadi sorotan karena aktivitas tambang nikel di kawasan konservasi Raja Ampat yang berpotensi merusak lingkungan dan melanggar regulasi terkait perlindungan pulau-pulau kecil.
PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) adalah perusahaan swasta berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pertambangan bijih nikel dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) nomor 290 Tahun 2013, berlaku hingga 2033, yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Raja Ampat.
Di balik PT Kawei Sejahtera Mining terdapat keterkaitan dengan jaringan bisnis yang melibatkan tokoh-tokoh seperti Freddy Numberi dan Aguan (Sugianto Kusuma).
Freddy Numberi tercatat sebagai komisaris di perusahaan-perusahaan yang memiliki izin tambang nikel di Raja Ampat, termasuk PT Kawei Sejahtera Mining, yang diduga berafiliasi dengan PT Agung Sedayu Group milik Aguan.
Secara eksplisit, pemilik atau pengendali utama PT Kawei Sejahtera Mining tidak disebutkan secara rinci dalam sumber yang ada, namun keterlibatan Freddy Numberi dan Aguan sebagai tokoh di balik perusahaan ini telah menjadi sorotan publik terkait aktivitas tambang nikel di Raja Ampat.
Singkatnya, PT Kawei Sejahtera Mining adalah perusahaan swasta dengan izin resmi dari pemerintah daerah Raja Ampat, dan di baliknya terdapat jaringan bisnis yang melibatkan Freddy Numberi dan Aguan.
Pemilik utama PT Kawei Sejahtera Mining menurut izin resmi yang ada adalah Ali Hanafia Lijaya, yang tercatat sebagai Komisaris Utama perusahaan tersebut. PT Kawei Sejahtera Mining adalah perusahaan swasta yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah daerah Raja Ampat dengan SK Bupati Raja Ampat Nomor 290 Tahun 2013, berlaku hingga 2033.
Selain Ali Hanafia Lijaya, nama Freddy Numberi juga disebut-sebut terkait sebagai komisaris di perusahaan-perusahaan tambang nikel di Raja Ampat yang berafiliasi dengan jaringan bisnis Aguan, namun secara resmi pemilik utama PT Kawei Sejahtera Mining adalah Ali Hanafia Lijaya.
Freddy Numberi, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, diduga terlibat dalam izin tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Nama Freddy Numberi muncul sebagai salah satu komisaris dan juga direktur utama di perusahaan-perusahaan yang memiliki izin tambang nikel di pulau-pulau kecil Raja Ampat, seperti PT Kawei Sejahtera Mining.
Secara singkat, Freddy Numberi dan Aguan terlibat dalam bisnis tambang nikel di Raja Ampat melalui perusahaan-perusahaan yang mereka pimpin atau komisaris, yang beroperasi di wilayah tersebut dan menimbulkan kontroversi terkait dampak lingkungan dan sosialnya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan keterlibatan Freddy Numberi dan Aguan dalam tambang nikel di Raja Ampat pada tanggal 20 Januari 2025. Pernyataan ini terkait dengan pengungkapan adanya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimiliki perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Freddy Numberi dan Aguan di wilayah tersebut. **
