Penulis: Zulkarnaen | Editor: Hadi S Purwanto
JAKARTA, SWARAJOMBANG.com – Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam menegaskan, Jaringan Gas (Jargas) berupa pembangunan infrastruktur pipa gas bumi untuk menyalurkan kebutuhan energi gas bagi rumah tangga harus segera terealisasi.
Jargas ini diharapkan segera menggantikan gas tabung LPG yang masih digunakan luas oleh masyarakat.
“Jargas kota itu memang sudah jadi program pemerintah. Dan Komisi VII sangat mendukung program ini, karena sangat membantu masyarakat perkotaan dalam mengakses kebutuhan energi di rumah. Ini sebagai alternatif energi LPG,” kata Hisjam di hadapan otoritas PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Kementerian ESDM dalam pertemuan Komisi VII di Kantor PGN, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (5/2/2022).
Menurut Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini, penggunaan gas LPG untuk rumah tangga dan industri memang harus segera dikurangi, karena kebutuhan subsidinya sangat besar yakni hampir sekitar Rp60-80 triliun per tahun.
Ini pasti sangat membebani APBN. Jargas yang mendistribusikan gas alam ini sangat ramah lingkungan. Masalahnya hanya pada jaringan pipa yang belum terbangun luas.
Ridwan Hisjam menyontohkan, di Jawa sudah terbangun Jargas dari Gresik ke Semarang. Namun, dari Gersik ke Cirebon sudah bertahun-tahun belum dibangun.
Sekarang sudah diambil alih Kementerian ESDM melalui penganggaran APBN. Diharapkan pembangunan Jargasnya tidak tertunda kembali.
Sementara untuk Sumatera, ada jargas yang terputus dari Arun (Aceh) sampai ke Palembang (Sumsel). Jaraknya mencapai 400 km dengan nilai investasi diperkirakan sekitar Rp1 triliun.
“Komisi VII meminta kepada Kementerian ESDM proyek ini harus sudah dikerjakan. Jangan sampai terputus. Mungkin belum ekonomis dari sisi harga. Tapi, pemerintah tidak perlu melihat ekonomis. Itu adalah infrastruktur yang harus disiapkan selain infrastruktur jalan,” tandas Hisjam.
Sementara Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyatakan, distribusi gas oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk rumah tangga dan bisnis masih menghadapi kendala infrastruktur berupa pemasangan pipa gas yang belum terpasang di seluruh wilayah.
“Kegiatan distribusi gas bumi memiliki keterbatasan infrastruktur pada pipa gas, sehingga pemanfaatannya belum secara maksmial dapat dinikmati di dalam negeri,” katanya.
Oleh karena itu, tambahnya, pemerintah melakukan kerja sama dengan perusahaan seperti perusahaan milik negara maupun pihak swasta. Upaya ini dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan kebutuhan konsumen.
PT PGN di Sumatera sendiri sedang mengejar target pemasangan 1 juta sambungan pipa untuk rumah tangga. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu melihat, PGN adalah perusahaan nasional Indonesia terbesar di bidang transportasi dan distribusi gas bumi.
PGN membeli gas bumi pula dari beberapa produsen yang telah melakukan kerja sama, lalu dilakukan penyaluran ke pengguna gas bumi, yaitu masyarakat.
Di sisi lain, lanjut Eddy, PGN memasarkan energi gas bumi ke berbagai ukuran pasar dan komunitas.
Tantangan PGN adalah menyediakan infrastruktur untuk menyediakan gas, dengan mengantisipasi pasar yang terus bertumbuh.
“Pengalaman PGN selama beberapa dekade terakhir memberikan pembelajaran bahwa pengembangan jaringan perlu direncanakan secara tepat, sehingga dapat mencapai tahapan yang optimal,” tukas Eddy Soeparno.
