Menu

Mode Gelap

Ekonomi

Erich Thohir Ungkap Ada 120.000 Sertipikat Belum Terbit sejak 2019 Akibat Developer dan Notaris Nakal

badge-check


					Menteri BUMN dan Dirut BTN Nixon Napitupulu menggelar konferesni pers terkait dengan tunggakan penerbitan sertipikat milik uses yang berlum selesai  belum terbit sejak 2019, sebanyak 120.000. Instagram@erickthohir Perbesar

Menteri BUMN dan Dirut BTN Nixon Napitupulu menggelar konferesni pers terkait dengan tunggakan penerbitan sertipikat milik uses yang berlum selesai belum terbit sejak 2019, sebanyak 120.000. Instagram@erickthohir

Penulis: Hadi S. Purwanto |  Editor: Priyo Suwarno

KREDONEWS.COM, JAKARTA- Menteri BUMN Erick Thohir dan dan Dirut BTN Nixon Napitupulu menggelar konferensi pers, di Jakarta, merilis  praktik pengembang dan notaris nakal yang tidak bertanggung jawab berlangsung, Selasa, 21 Januari 2025.

Disebutkan saat ini terjadi  masalah 120.000 sertifikat rumah yang belum terbit akibat tindakan pengembang yang tidak bertanggung jawab. Masalah ini yang telah berlangsung sejak 2019, melibatkan sekitar 4.000 proyek rumah subsidi.

BTN berkomitmen untuk menyelesaikan 38.144 sertifikat yang masih tertunda dengan target penerbitan 15.000 sertifikat per tahun hingga 2027.

Erick Thohir juga meminta agar notaris dan pengembang yang terlibat dalam praktik nakal di-blacklist untuk melindungi konsumen.

Dia mengekspresikan keprihatinan terhadap situasi ini, di mana banyak konsumen telah melunasi cicilan rumah namun masih belum menerima sertifikat kepemilikan

PT Bank Tabungan Negara (BTN) mengungkapkan ada 120.000 sertifikat hak milik (SHM) tanah untuk rumah yang dibiayai KPR BTN bermasalah sejak 2019.

Masalah ini melibatkan sekitar 4.000 developer nakal yang tidak bertanggung jawab menerbitkan sertifikat, bahkan ada yang menghilang.

Banyak korban mencicil KPR selama bertahun-tahun, namun sertifikat tidak kunjung diterbitkan, bahkan rumah belum selesai dibangun, demikian Menteri BUMUN mengunggah dalam akun instagram@erickthohir.

Erich Thohir bersama Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan sekitar 80 ribu sertifikat bermasalah, tetapi masih ada 38 ribu yang belum selesai karena berbagai kendala, seperti sengketa hukum dan tumpang tindih kepemilikan.

BTN menargetkan menyelesaikan 15 ribu sertifikat pada tahun 2025 dan 15 ribu lagi pada 2026, dengan harapan seluruhnya selesai pada akhir 2027.

BTN juga memberikan peringkat kepada developer berdasarkan kinerjanya, seperti platinum hingga tanpa peringkat, untuk mengidentifikasi pihak yang bermasalah.⁠

Untuk membantu nasabah, BTN membuka saluran pengaduan dan call center khusus terkait masalah sertifikat. Perusahaan juga membentuk tim internal dan bekerja sama dengan BPN untuk menyelesaikan kasus ini.

Selain itu, BTN berkomitmen mengambil langkah hukum terhadap developer dan notaris bermasalah guna memberikan perlindungan maksimal bagi nasabah yang dirugikan.⁠ **

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

BP-AKR Tahan Harga Bensin, Solar Melonjak Rp10.940/Liter

1 Mei 2026 - 20:39 WIB

Ketua Kadin: Pelaku Usaha Seperti Ayam Petelur Stres

30 April 2026 - 19:43 WIB

Dugaan Korupsi Rp 268 Miliar, Kejati Menahan Arinal Djunaidi Mantan Gubernur Lampung

28 April 2026 - 23:32 WIB

163 Gerai KDMP Jombang Sudah Rampung 100 %, Hari Purnomo: Masalah Utama Ketersediaan Lahan

28 April 2026 - 16:11 WIB

Ujicoba B50 untuk Diesel Lokomotif KAI Lempuyangan – Yogyakarta, Bisa Hemat Devisa Rp157 Triliun/ Tahun

27 April 2026 - 18:40 WIB

Kementrian ESDM uji coba BBM B50, pafa mesin diesel KAI . Jika uji coba ini sukses maka RI bisa beremat devisa hingga Rp 157 triliun/ tahun. Foto: Liputan6

ESDM Dorong Energi Alternatif, CNG dan DME Jadi Opsi

27 April 2026 - 15:56 WIB

B50 Perkuat Ketahanan Energi, Indonesia Tak Lagi Impor Solar

27 April 2026 - 15:41 WIB

Dunia Terpukul Kenaikkan Harga Minyak Mentah $US107/Barel, Subsudi BBM RI Bisa Melonjak Hingga Rp500 Triliun

27 April 2026 - 10:56 WIB

Ilustrasi kenaikkan harga minyak dunia Senin, 27 April 2026, tembus $US107/ barel kondisi ekonomi dumia masih mencekam. Foto: liputa6

Pemerintah Tanggung PPN Tiket Pesawat Selama 60 Hari Agar Tekan Harga

26 April 2026 - 19:33 WIB

Trending di Ekonomi