Penulis: S Purnomo | Editor: Hadi S Purwanto
SIDOARJO, SWARAJOMBANG.COM – Baru menjabat sebulan lebih beberapa hari, Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, sudah Subandi didemo warganya terkait dugaan jual beli jabatan.
Sedikitnya 50 orang yang tergabung Gerakan Sidoarjo Bersih (GSB), menggelar demo soal jual beli jabatan yang menimpa Mulyono, Ketua BPD Desa Sedati sebgaai anggota Dewan Pengawas RSUD dr Notopuro Sidoarjo, Senin (24/3/2025).
Aksi demo dilakukan di empat titik yakni depan Monumen Jayandaru Alun-alun, kemudian massa bergeser ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari), kantor DPRD Sidoarjo dan terakhir di pendopo Kabupaten Sidoarjo.
Massa aksi membawa mobil komando dan spanduk bertuliskan “Stop Jual Beli Jabatan” dengan latar belakang foto Bupati Sidoarjo H Subandi dan Mulyono dengan tulisan “jatah gue nih”.
Wahyu, korlap GSB, menyuarakan penolaknnya terhadap dugaan jual beli jabatan di lingkungan RSUD Sidoarjo.
“Kita ingin Sidoarjo benar-benar bersih tanpa ada jual beli jabatan. namun sekarang yang terjadi ada bagi-bagi jabatan setelah menduduki jabatan sebagai Bupati,” teriak Wahyu.
Sementara M Sobur, salah satu pendemo yang juga ikut menyampaikan orasi menyatakan bahwa Sidoarjo sudah tiga bupatinya terjerat korupsi, maka kami tidak ingin bupati sekarang juga tersangkut KKN karena mengangkat orang dekatnya memperoleh jabatan dengan kesewenangan bupati.
“Pak Mulyono Widjajanto juga merupakan ketua tim relawan pak Bandi saat pilkada 2024 lalu. Ini jelas tidak sesuai dengan komitmennya, apalagi kami mendengar ada dugaan Mulyono Widjajanto itu membuat bisnis laundry di RSUD. Apabila memang terbukti adanya dugaan praktek laundry tersebut, segera copot Mulyono Widjajanto dari jabatannya,” katanya.
Sobur juga menengarai bahwa Mulyono tidak memiliki keahlian dalam bidang rumah sakit, sehinghga tidak ada kompetensi yang melandasi dia dipilih sebagai anggota dewan pengawas RSUID dr Notopuro.
Diproses Hukum
Setelah demo ke Kejari Sidoarjo, massa aksi minta kejaksaan untuk memproses secara hukum jika pengangkatan Mulyono menyalahi aturan hukum.
Hal sama juga disampaikan ke Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih saat menerima pendemo. “Tolong DPRD melakukan pengawasan terhadap Bupati Subandi yang mengangkat Mulyono tanpa melalui prosedure yang benar secara administrasi,” ujar M Sobur.
Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Naasih didampingi Wakil Ketua DPRD M Kayan dan anggota Komisi D H Usman menyampaikan bahwa dewan tidak pernah dilapori mengenai pengangkatan direksi maupun dewan pengawas BUMD dan BLUD.
“Kami tampung semua aspirasi adik-adik nanti gelar hearing dengan dinas terkait,” katanya.
Saat demo ke pondopo kabupaten, para pendemo ditemui Sekda Fenny Apridawati dan Plt Direktur RSUD dr Notopuro dr Atok Irawan.
“Mohon maaf, Pak Bupati Subandi tidak menemui adik-adik karena lagi sakit gigi,” ujar Sekda Fenny.
Kepada Sekda Fenny, para pendemo memyampaikan tuntutannya agar Bupati Subandi mencopot Mulyono Widjajanto karena sudah bikin gaduh di medsos.
“Kami ingin tahu apa yang menjadi alasan mengangkat pak Mulyono yang merupakan ketua tim relawan Pak Subandi, apakah dia punya keahlian dan kemampuan soal rumah sakit dan Kesehatan?” Tanya M Sobur.
Sekda Fenny menyampaihkan semua aspirasi para pendemo akan disampaikan kepada Bupati Subandi.
“Doakan Pak Pupati segera sembuh,” katanya.
Dr Atok Irawan, selaku Plt Direktur RSUD dr Notopuro menyampaikan bahwa Mulyono Widjajanto diangkat sebgai dewan pengawas RSUD dr Notopuro lewat mekanisme pergantian antar waktu,
“Dia diangkat sebagai Dewan Pengawas RSUD dr Notopuro tanggal 31 Mei 2024, dia kita usulkan jadi dewan pengawas RSUD dr Notopuro ke Pak Subandi selaku Plt Bupati Sidoarjo/ Wabup Sidoarjo karena dia adalah tokoh masyarakat selaku Ketua BPD yang kita butuhkan aspirasinya dari masyarakat desa, jadi murni karena ketokohannya, bukan yang lain,” katanya.
Para pendemo masih kurang puas karena bupati Subandi tidak menemui secara langsung. “Kami ingin jawaban langsung dari bupati,” kata Wahyu.
