Penulis: Hadi S. Purwanto | Editor: Priyo Suwarno
SWASRAJOMBANG, JAKARTA– Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, memberikan kritik tajam terhadap usulan Presiden Prabowo Subianto yang mempertimbangkan untuk memaafkan koruptor, asalkan mereka mengembalikan uang hasil korupsi ke negara.
Dalam pernyataannya, Mahfud menegaskan bahwa ide tersebut berisiko dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pernyataan Mahfud itu dituangkan dalam wawacara liputan 6 SCTV, 20 Desember 2024.
Mahfud MD menyatakan bahwa pengampunan terhadap koruptor yang mengembalikan uang hasil korupsi tidak menjamin akuntabilitas dan transparansi. Dia mencatat bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana. Dengan kata lain, meskipun koruptor mengembalikan uang, proses hukum tetap harus berjalan
Mahfud juga menyoroti bahwa pengembalian uang secara diam-diam dapat menimbulkan masalah terkait dengan siapa yang melapor dan apakah jumlah yang dikembalikan benar. Hal ini berpotensi menciptakan celah bagi praktik korupsi lebih lanjut.
Sebagai solusi alternatif, Mahfud mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, yang dianggap lebih efektif dalam menangani masalah korupsi dibandingkan dengan memberikan pengampunan kepada koruptor
Dalam pidatonya di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, Prabowo Subianto mengemukakan niatnya untuk memberi kesempatan kepada para koruptor untuk bertaubat dengan cara mengembalikan uang hasil curian. Dia menekankan bahwa pengembalian tersebut bisa dilakukan tanpa diketahui publik
Meskipun niat baik ini diakui oleh Mahfud, dia tetap menekankan perlunya kepatuhan terhadap hukum dan prosedur yang ada.
Kritik Mahfud MD menunjukkan kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan dari rencana pengampunan koruptor yang diusulkan oleh Prabowo Subianto.
Dengan menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan hukum, Mahfud mendorong pendekatan yang lebih struktural dan berbasis hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. **
