Menu

Mode Gelap

Headline

Gus Ipul Mencopot Dua Pejabat Kemensos, Soal Lelang Sepatu Rp700.000/ Pasang

badge-check


					Gus Ipul Dicopot dari Jabatan Sekretaris Jenderal PBNU.(ig@gus_ipul) Perbesar

Gus Ipul Dicopot dari Jabatan Sekretaris Jenderal PBNU.(ig@gus_ipul)

Penulis: Yusran Hakim  |  Editor: Priyo Suwarno

JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM– Menteri Sosial, Saifulah Yusuf, Rabu, 13 Mei 2026, memberikan respon terhadap isu   informasi anggaran pengadaan sepatu Sekolah Rakyat (SR) ditetapkan sebesar Rp700.000 per pasang .

Total anggaran mencapai Rp27,5 miliar untuk 39.345 pasang sepatu . Publik mempertanyakan selisih yang sangat jauh dibanding harga pasar: sepatu sejenis dijual hanya Rp170.000–Rp300.000 per pasang .

Klarifikasi awal Mensos Saifullah Yusuf, bahwa Rp700.000 adalah pagu maksimal anggaran, bukan harga beli akhir. Harga realisasi lapangan rata-rata Rp640.000 per pasang.

Harga sudah termasuk paket lengkap: sepatu PDL, PDH, olahraga, kaos kaki, dan aksesori pendukung

Ia menegaskan foto sepatu yang viral adalah bantuan Gubernur Jatim, bukan bagian pengadaan Kemensos.

Tindakan

Saifullah Yusuf (Gus Ipul) secara resmi juga memutuskan menonaktifkan sementara dua pejabat kunci pada Rabu, 13 Mei 2026 :

1. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang & Jasa — selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2. Kepala Subbagian Perlengkapan & Barang Milik Negara

“Langkah ini saya ambil semata-mata demi kelancaran pendalaman investigasi, menjaga objektivitas, dan menghindari campur tangan dalam proses pemeriksaan. Sudah bukan zamannya lagi korupsi, mark-up harga, atau main mata dengan uang rakyat. Jika terbukti ada penyimpangan, hukum dan sanksi terberat akan saya jatuhkan tanpa pandang bulu.” Kata Menteri.

Pembentukan tim khusus, dipimpin Wamen Sosial Agus Jabo Priyono & Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono

Koordinasi lintas lembaga: Bekerja sama dengan KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian untuk audit tuntas.

Tugasnya mengevaluasi anggaran. Memerintahkan Sekjen Kemensos merasionalisasi seluruh anggaran pengadaan 2026.

Mengatur sistem: Memperketat pengawasan, transparansi, dan kompetensi tim pengadaan ke depannya.

“Semua dokumen, bukti transaksi, dan spesifikasi barang dibuka sepenuhnya. Jika salah, diserahkan ke penegak hukum; jika bersih, nama baik mereka dikembalikan”. **

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Tawa dan Semangat Kemerdekaan Warnai Lomba Agustusan DPC Gerindra Sidoarjo

15 Agustus 2026 - 15:16 WIB

7 Meninggal Dunia akibat Gempa NTT M 7 di NTT

15 Agustus 2026 - 09:56 WIB

Gempa Flores Magnetudo 7.7: Tiga Orang Tewas, Ribuan Bangunan Luluh Lantak

15 Agustus 2026 - 09:43 WIB

Menelisik Akar Terorisme (48): Tentara tak Bela Raja Harus Mati

14 Agustus 2026 - 21:43 WIB

Prabowo Usulkan Pengadilan Ad Hoc untuk Direksi BUMN, 30 Tahun ke Belakang

14 Agustus 2026 - 18:59 WIB

DPR Minta Dapur MBG Dikembalikan ke Sekolah

14 Agustus 2026 - 18:45 WIB

CPNS 2026 Dibuka Agustus, Ada 4.770 Formasi Sekolah Kedinasan

14 Agustus 2026 - 18:34 WIB

Presiden Prabowo Resmikan Jembatan Garuda Carangwulung di Wonosalam, Via Video Conference

14 Agustus 2026 - 09:38 WIB

Jombang Lebih Bersih dan Akuntable, Wabup Salmanudin Resmikan Aplikasi PRIME 169

13 Agustus 2026 - 20:46 WIB

Salmanudin Resmikam PRIME 169
Trending di Nasional