Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Hukum

Pemidanaan Berbasis Kemanusiaan, Inilah Terobosan KUHP Nasional

badge-check

Pemidanaan Berbasis Kemanusiaan, Inilah Terobosan KUHP NasionalPerbesar

Penulis: Ganjar | Editor: Aditya Prayoga

SURABAYA, SWARAJOMBANG.COM– Sejak 2 Januari 2026, Indonesia resmi menggunakan aturan hukum pidana yang baru. Lewat UU Nomor 1 Tahun 2023, cara negara menghukum pelaku kejahatan kini berubah total. Penjara bukan lagi satu-satunya jawaban untuk semua jenis kesalahan.

Topik hangat ini dibahas oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Surabaya, Dr. Bastianto Nugroh, dalam sebuah diskusi di podcast Suara Surabaya pada akhir Januari 2026. Ia menjelaskan bahwa ada perubahan besar dalam cara pandang hukum kita.

Perubahan Paradigma Keadilan

Menurut Bastianto, hukum kita sekarang lebih fokus pada perbaikan dan pemulihan, bukan sekadar balas dendam. “Ada pergeseran dari paradigma keadilan retributif menjadi keadilan yang korektif dan keadilan yang menuju ke keadilan restoratif,” katany.

Ia menilai masyarakat perlu paham bahwa negara kini punya tugas untuk memperbaiki keadaan. Jika seseorang berbuat salah, negara wajib mencari tahu penyebabnya dan mencoba memperbaikinya agar orang tersebut tidak mengulangi kesalahannya.

Ganti Rugi untuk Korban Lebih Jelas

Berbeda dengan aturan lama yang kurang memperhatikan nasib korban, aturan baru ini memberikan perlindungan nyata. Sekarang, aturan soal ganti rugi atau restitusi bagi korban sudah ditulis dengan sangat terang.

“Bagaimana tata cara merestitusi atau melakukan ganti rugi yang diterima atau yang dialami oleh korban itu sudah diatur,” imbuhnya.

Namun, perlu diingat bahwa pelaku tidak bisa seenaknya memilih hukuman denda hanya karena punya uang. Semua ada prosedurnya dan diputuskan oleh pengadilan..“Tidak langsung saya mau milih bayar denda, ada prosesnya,” jelasnya.

Pilihan Hukuman Selain Penjara

Sistem baru ini membagi kejahatan ke dalam beberapa kelompok. Untuk kejahatan yang sangat berat, penjara tetap menjadi pilihan utama. Namun, untuk pelanggaran yang lebih ringan, hakim bisa memberikan hukuman lain seperti:
* Denda.
* Kerja sosial.
* Rehabilitasi medis atau sosial.

Tujuannya sangat mulia, yaitu menjaga kehormatan setiap orang sebagai manusia, sesuai dengan Pasal 52 KUHP Nasional. “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia,” ungkapnya

Bastianto juga menambahkan bahwa prinsip utama hukum ini adalah lex humana atau hukum yang manusiawi.
“Bagaimana memanusiakan manusia. Walaupun seseorang itu telah melakukan tindak pidana, tetapi tetap secara harga dan martabatnya adalah manusia,” terbangnya

Syarat dan Batasan

Meski terlihat lebih lunak, aturan ini punya batas yang tegas. Hukuman non-penjara hanya bisa diberikan kepada orang yang:
* Baru pertama kali melakukan tindak pidana (bukan residivis).
* Ancaman hukumannya di bawah lima tahun.

Jika seseorang sudah berulang kali berbuat jahat, maka kemudahan ini tidak akan berlaku lagi. “Yang jadi catatan adalah ini tindakan pidana yang dilakukan pertama kali. Kalau sudah berulang, maka tidak berlaku,” tegasnya.

Langkah ini diambil untuk mengurangi tumpukan penghuni di penjara dan menghapus cap buruk yang sering menempel pada mantan narapidana dan keluarganya. Dengan hukum yang lebih humanis, diharapkan pelaku benar-benar sadar dan menyesali perbuatannya.**

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Kapolres Jombang Tampung Aspirasi PMII

17 Nov 2026 - 10:26 WIB

Kapolres Jombang Tampung Aspirasi PMII

Sejumlah Pejabat Polres Jombang Bergeser Jabatan

7 Nov 2026 - 23:56 WIB

Sejumlah Pejabat Polres Jombang Bergeser Jabatan

Gudang Alat Bor Ludes Dilalap Api

2 Nov 2026 - 18:22 WIB

Gudang Alat Bor Ludes Dilalap Api

Polres Jombang Ringkus 17 Pelaku Kriminal

29 Okt 2026 - 10:16 WIB

Polres Jombang Ringkus 17 Pelaku Kriminal

Perempuan Mati Mendadak Dalam Posisi Tertidur

27 Okt 2026 - 15:48 WIB

Perempuan Mati Mendadak Dalam Posisi Tertidur

Tiga Bulan Gelar Operasi Sarang Narkoba, Polres Jombang Ungkap 41 Kasus 

26 Okt 2026 - 13:32 WIB

Tiga Bulan Gelar Operasi Sarang Narkoba, Polres Jombang Ungkap 41 Kasus 

Kapolres Jombang Ajak Jemaat Gereja Jaga Kamtibmas

26 Okt 2026 - 13:09 WIB

Kapolres Jombang Ajak Jemaat Gereja Jaga Kamtibmas

Jalin Sinergitas, Kapolres Jombang Bertemu Ketua Pengadilan Negeri

21 Okt 2026 - 12:33 WIB

Jalin Sinergitas, Kapolres Jombang Bertemu Ketua Pengadilan Negeri

Gerak Cepat, Polsek Perak Bekuk Pelaku Curanmor

21 Okt 2026 - 12:14 WIB

Gerak Cepat, Polsek Perak Bekuk Pelaku Curanmor
Trending di Hukum