Penulis: Sri Muryanto | Editor: Priyo Suwarno
SOLO, SWARAJOMBANG.COM – Suasana tegang menyelimuti Keraton Kasunanan Solo saat GKR Panembahan Timoer Rumbay, putri sulung PB XIII dari kubu PB XIV Purbaya, tiba-tiba naik ke mimbar dan memprotes penyerahan Surat Keputusan (SK) Nomor 8 Tahun 2026.
GKR Timoer Rumbay, yang didukung pendukungnya, menyela acara setelah meminta mikrofon dinyalakan.
“Saya punya hak di sini sebagai warga negara Indonesia,” serunya sambil membacakan surat keberatan dari kubu PB XIV Purbaya terhadap penunjukan Tedjowulan. Insiden ini terjadi Minggu (18/1/2026) siang.
Panitia segera mematikan mikrofon, memicu protes keras dan teriakan dari Abdi Dalem serta tamu undangan, sehingga Fadli Zon hanya melanjutkan dengan foto bersama tanpa ritual penyerahan penuh.
Saat itu Menteri Kebudayaan Fadli Zon kepada Mahamenteri KGPA Tedjowulan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pengelola Keraton.
Untuk mencegah keriuhan hingga penyerahan SK hanya dilakukan secara simbolis tanpa seremoni lengkap, tetap penyerahan SK tetap dilaksanakan dan jatuh ke tangan Tedjowulan.
Insiden
Konflik ini berpangkal pada sengketa suksesi Keraton Solo pasca-wafatnya PB XIII. Kubu PB XIV Purbaya, yang melibatkan GKR Timoer Rumbay dan GKR Devi Lelyana, menilai penunjukan Tedjowulan melanggar adat serta mengabaikan aspirasi dan wasiat almarhum ayah mereka.
Sebelum acara, kubu ini sempat mengadang Fadli Zon dan membagikan surat protes. Kronologi kejadian berlangsung cepat: Setelah sambutan Menteri Fadli Zon, GKR Timoer Rumbay naik mimbar dan menuntut mikrofon.
Fadli Zon mendekat untuk meredakan, tapi keriuhan meledak saat upaya penyerahan SK. Acara akhirnya ditutup dengan doa dan hiburan sederhana, tanpa penyerahan simbolis.
Protes ini melanjutkan ketegangan berkepanjangan di Keraton Solo, termasuk kritik GKR Timoer terhadap Fadli Zon soal penanganan adat pada Desember 2025.
Meski demikian, Kementerian Kebudayaan tetap menerbitkan SK untuk mendukung pengembangan cagar budaya Keraton, meskipun pihak LDA mendukung Tedjowulan sementara kubu Purbaya menuntut pembatalan demi penghormatan tradisi.**
