Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Nasional

Mendagri Tito Jelaskan Mekanisme Penetapan Status Darurat dan Kesiapan Daerah Hadapi Bencana

badge-check

Mendagri Tito Jelaskan Mekanisme Penetapan Status Darurat dan Kesiapan Daerah Hadapi BencanaPerbesar

Penulis: Ganjar | Editor: Aditya Prayoga

JAJARTA, SWARAJOMBANG.COM- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan ketentuan penting terkait penetapan status darurat di Indonesia. Ia menegaskan, status tersebut tidak bisa ditetapkan secara sepihak karena harus melalui mekanisme resmi dan terukur.

“Bencana nasional dapat ditetapkan ya, yang menetapkan instansi adalah BNPB dan kemudian nanti diajukan kepada presiden menjadi perpres,” ujar Tito.

Ia menjelaskan, penetapan itu dilakukan ketika pemerintah daerah, khususnya di tingkat provinsi, sudah tidak mampu lagi menangani situasi. “Ada pertimbangan misalnya ketidakmampuan dari satu provinsi, provinsi itu sudah tidak mampu memobilisasi semua kekuatannya,” tambahnya.

Menurut Tito, proses awal harus diawali dengan laporan resmi dari kepala daerah. “Ada pernyataan dari gubernur. Harus mulai dari situ dulu. Ya yang menyatakan sudah tidak mampu misalnya,” jelasnya.

Setelah itu, pemerintah pusat tidak serta-merta mengambil alih, tetapi melakukan verifikasi lapangan melalui lembaga terkait.

“Dan yang kedua ada penilaian sendiri dari BNPB yang melihat bahwa memang sudah daerah tidak mampu sehingga harus dilakukan, diambil oleh-oleh pemerintah pusat ya. Itu karena dampak yang luas misalnya,” ungkap Tito.

Selain membahas status darurat, Mendagri juga menyoroti pentingnya pembenahan rencana latihan kebencanaan. Ia menilai kesiapan menyeluruh sangat dibutuhkan agar respons saat bencana terjadi lebih efektif. “Kita harus memperkuat betul persiapan, baik pemerintah maupun segenap unsur masyarakat ya. Persiapan ketika untuk menghadapi berbagai bentuk bencana spesifik di daerah itu,” tegasnya.

Tito menekankan, setiap daerah perlu memiliki panduan dan prosedur yang disesuaikan dengan potensi ancaman setempat. “Kalau daerah itu misalnya rentan gunung meletus, dibuatkan SOP untuk itu. Kalau karena hidrometeorologi, karena curah hujan yang berlebihan, potensi longsor banjir bandang ya cepat bergerak,” katanya.

Ia juga mendorong percepatan pemetaan wilayah rawan bencana agar simulasi penanganan bisa dilakukan secara realistis. “Daerah-daerah yang rawan longsor dipetakan, yang rawan banjir dipetakan, dan setelah itu dilakukan semacam skenario, simulasi untuk kalau terjadi, maka ini harus dilakukan oleh pemerintah dan lintas sektoral, di samping juga unsur non-pemerintah. termasuk masyarakat,” jelas Tito.

Dengan latihan dan simulasi yang matang, diharapkan dampak bencana dapat ditekan. “Sehingga bisa mengurangi jumlah korban, mengurangi jumlah apa namanya itu, kerusakan,” lanjutnya.

Tito menutup dengan mengingatkan bahwa langkah pascabencana tidak kalah penting dibanding pencegahan. “Dan ketika (bencana) sudah lewat, cepat untuk dilakukan mitigasi, netralisasi. Nah ini yang mungkin ke depan perlu kita sempurnakan lagi. Karena negara kita adalah negara yang rawan bencana,” tutupnya.**

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

KPK Menahan Bagus Wahyudiono, Wartawan Teriak: Mana Anwar Sadat?

17 Nov 2026 - 10:04 WIB

KPK Menahan Bagus Wahyudiono, Wartawan Teriak: Mana Anwar Sadat?

Ramai-ramai Tolak Gagasan Hashim Pindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo

17 Nov 2026 - 09:20 WIB

Ramai-ramai Tolak Gagasan Hashim Pindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo

Presiden Prabowo Minta Maaf kepada Malaysia dan Singapura atas Masalah Karhutla

17 Nov 2026 - 08:14 WIB

Presiden Prabowo Minta Maaf kepada Malaysia dan Singapura atas Masalah Karhutla

Drs Poerwanto dan Abdul Madjid Masuk Jajaran Pensiun Bersama 85 ASN di Pemkab Jombang

16 Nov 2026 - 20:30 WIB

Drs Poerwanto dan Abdul Madjid Masuk Jajaran Pensiun Bersama 85 ASN di Pemkab Jombang

Hujan Angin Porak Porandakan Kawasan Ponpes Tebu Ireng dan Makam Gus Dur

16 Nov 2026 - 19:40 WIB

Hujan Angin Porak Porandakan Kawasan Ponpes Tebu Ireng dan Makam Gus Dur

Pembatasan Industri Vape Dikhawatirkan Picu Pengangguran

16 Nov 2026 - 19:25 WIB

Pembatasan Industri Vape Dikhawatirkan Picu Pengangguran

Buruh Minta Gaji Rp7,5 Juta atau Upah Minimum Tertinggi di Satu Kabupaten/Kota

16 Nov 2026 - 19:21 WIB

Buruh Minta Gaji Rp7,5 Juta atau Upah Minimum Tertinggi di Satu Kabupaten/Kota

Aksi Unjukrasa Karyawan PT SGS di Pemkab Jombang, Tuntut Penghapusan Kerja 12 Jam dan Cabut Omnimbus Law

16 Nov 2026 - 18:50 WIB

Aksi Unjukrasa Karyawan PT SGS di Pemkab Jombang, Tuntut Penghapusan Kerja 12 Jam dan Cabut Omnimbus Law

Pengganti Gibran, PDI-P Menilai Sufmi Dasco Ahmad Calon Terbaik untuk Wapres

16 Nov 2026 - 17:47 WIB

Pengganti Gibran, PDI-P Menilai Sufmi Dasco Ahmad Calon Terbaik untuk Wapres
Trending di Nasional