Menu

Mode Gelap

Nasional

Arti Tuntutan Rakyat 17 + 8 Pink Hijau yang Harus Dijalankan Presiden Prabowo

badge-check


					Arti Tuntutan Rakyat  17 + 8 Pink Hijau yang Harus Dijalankan Presiden Prabowo Perbesar

Penulis: Jayadi | Editor: Aditya Prayoga

SURABAYA, SWARAJOMBANG.COM-
Belakangan ini media sosial ramai dipenuhi unggahan bertema 17+8 Tuntutan Rakyat. Fenomena ini memicu rasa penasaran banyak orang, terutama soal makna di balik angka tersebut.

Aksi demonstrasi di berbagai daerah Indonesia dalam beberapa hari terakhir melahirkan gelombang solidaritas. Tidak hanya dari massa yang turun ke jalan, tetapi juga dari warganet yang ikut menyuarakan aspirasi lewat dunia digital.

Salah satu bentuk dukungan terlihat dari maraknya pengguna Instagram dan X (dulu Twitter) yang mengganti foto profil mereka dengan warna pink dan hijau. Kedua warna ini bukan sekadar tren, melainkan simbol gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat.

Co-Founder & The Soul of Menjadi Manusia, Levina Purnamadewi, menjelaskan bahwa warna pink terinspirasi dari jilbab Ibu Ana, seorang demonstran yang berdiri sendirian menghadapi aparat.

“Ibu Ana memperjuangkan apa yang dia percaya. Bukti kalau seluruh lapisan masyarakat berhak lantang bersuara,” ujar Levina kepada Kompas.com, Selasa (2/9/2025).

Melalui akun @menjadimanusia.id, dijelaskan bahwa pink yang digunakan adalah Brave Pink (#E44C99). Warna ini dimaknai sebagai keberanian.

Pilot Wanita Pertama Tiongkok, Prajurit Tercantik, Langsung `Membunuh` Sekelompok Dewi Selebriti

Sementara itu, warna hijau berasal dari helm Affan Kurniawan, driver ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi. Menurut Levina, hijau juga merepresentasikan harapan serta kekuatan yang lahir dari kehilangan.

“Warna hijau terinspirasi dari helm Affan, menunjukkan harapan dan kekuatan yang tumbuh dari kehilangan,” ungkapnya.

Warna hijau yang dipilih adalah Hero Green (#01A923). Levina menegaskan bahwa kedua warna ini bisa dipakai publik untuk menyuarakan aspirasi mereka.

“Share beragam konten maupun suarakan suaramu sendiri lewat 2 warna ini,” kata Levina, dikutip dari Kompas, 2 September 2025.

Adapun Isi 17+8 Tuntutan Rakyat yang harus dijalankan Prabowo Subianto ada dua yakni  17 Tuntutan Rakyat jangka pendek dalam 1 minggu atau yang wajib direalisasikan sampai bulan September 2025.

Miss Universe dan Cerdas, Bingung Dirinya Jadi Janda Saat Muda, Ini Pesan Pentinggnya

Ada juga 8 Tuntutan Rakyat dalam setahun yang punya batas akhir sampai 31 Agustus 2026 mendatang.

Berikut bunyi dari 17 Tuntutan Rakyat:

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.

2. Bentuk Tim Investigas Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).

4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR). 5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).

6. Pecatat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.

7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisi.

8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil. Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.

10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. 11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.

11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.

12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.

13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakees, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.

16. Ambil langkah darurat unt mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Berikut ini Isi 8 Tuntutan Rakyat dalam Setahun

1. Bersihkan Reformasi DPR Besar-besaran
Lakukan audit independen yang diumumkan kepada publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.

2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.

3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.

5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis
DPR harus merevisi UU Kepolisian, Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.

6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.

7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.

8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak cipta masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.*****

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Bus Restu Diduga Ban Meletus Terguling di Tol KM 687, Satu Orang Meninggal 11 Luka-luka

3 April 2026 - 08:28 WIB

Gempa M 7,6 Bitung: 3 Orang Tewas, 15 Orang Luka-luka Kerusakan Bangunan Meluas

2 April 2026 - 14:35 WIB

Nenek Delce Lahia Tewas Tertimpa Gedung KONI Manado, Akibat Gempa Mag 7.6 Bitung

2 April 2026 - 09:10 WIB

Petir Mengganas Sambar 10 Wisatawan di Pantai Bambang Lumajang, Satu Orang Tewas Sembilan Lainnya Luka

31 Maret 2026 - 10:29 WIB

Wabup Lebak Amir Hamzah Tinggalkan Acara Hahalbibahal, Disebut Bupati sebagai Mantan Napi

30 Maret 2026 - 22:42 WIB

Fasad RSUD Ploso Jombang Berantakan Timpa Mobil, Akibat Diterjang Hujan dan Angin Kencang

30 Maret 2026 - 21:06 WIB

Satu Personel RI Penjaga Perdamaian di Lebanon Gugur

30 Maret 2026 - 13:22 WIB

Nakhoda dan Tiga ABK Tugboat Musaffah 2 Warga Indonesia Hilang di Selat Hormuz, Diduga Kena Serangan Rudal

29 Maret 2026 - 19:33 WIB

Angkut 25 Penumpang Bus Wisata Kelinci Terguling di Jatidukuh Mojokerto, Satu Tewas Lainnya Luka-luka

29 Maret 2026 - 00:39 WIB

Trending di Headline