Penulis: Saifudin | Editor: Priyo Suwarno
JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM- Semakin terang benderang kebobrokan wakil rakyat kita di dalam mengobok-obok uang negara dengan cara mirip mafia untuk megeruk uang negara. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo ungkap modus korupsi sistematis dalam pengelolaan dana hibah APBD Jawa Timur senilai Rp 12,47 triliun untuk periode 2023–2025 disampaikan.
Ia memberikan keterangan tertulis dan berbicara kepada wartawan terkait temuan-temuan korupsi, termasuk adanya 757 rekening dengan identitas ganda, pemotongan dana hibah hingga 30 persen, dan pengaturan jatah hibah oleh pimpinan DPRD Jawa Timur.
hari Senin, 21 Juli 2025. Pada kesempatan itu, Budi Prasetyo memberikan keterangan kepada wartawan terkait temuan penyimpangan dan praktik korupsi dalam pengelolaan dana hibah tersebut.
KPK membongkar korupsi sistematis dalam pengelolaan dana hibah APBD Jawa Timur senilai Rp 12,47 triliun untuk periode 2023–2025. Sebanyak 30% dana dipotong, terdiri dari 20% untuk ijon anggota DPRD dan 10% masuk kantong pribadi oknum lapangan.
Dana yang seharusnya untuk 20 ribu lebih lembaga pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat ini juga tercemar praktik penerima fiktif, proyek yang tidak berjalan, hingga lemahnya pengawasan dan verifikasi pencairan dana di Bank Jatim.
KPK telah menetapkan 21 tersangka, termasuk 4 penerima suap dari nama besar DPRD Jatim: Anwar Sadad, Kusnadi, Achmad Iskandar, dan Bagus Wahyudyono. Kasus ini menunjukkan betapa dalam dan terstrukturnya praktik korupsi dana hibah, yang secara langsung merugikan rakyat Jawa Timur.
Modus
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar korupsi sistematis dalam pengelolaan dana hibah APBD Jawa Timur senilai Rp 12,47 triliun untuk periode 2023–2025. KPK menemukan sejumlah penyimpangan serius, antara lain:
- Ada 757 rekening dengan identitas ganda (nama, NIK, tanda tangan) yang menunjukkan keberadaan kelompok masyarakat (pokmas) fiktif yang tetap mendapatkan dana hibah.
- Skema penyaluran dana diwarnai praktik “jatah politik,” di mana pimpinan DPRD Jawa Timur diduga mengatur alokasi dana hibah untuk pihak tertentu secara tidak wajar.
- Pemotongan dana hibah hingga 30 persen di lapangan, terdiri dari 20 persen untuk ijon kepada anggota DPRD dan 10 persen untuk keuntungan pribadi koordinator lapangan.
- Minimnya transparansi dan lemahnya pengawasan memungkinkan terjadinya korupsi dan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah ini.
- Dana hibah dialokasikan ke lebih dari 20.000 lembaga penerima di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.
KPK juga telah memeriksa sejumlah kepala desa dan pihak terkait lainnya dalam penyidikan korupsi dana hibah ini, serta menerbitkan surat perintah penyidikan baru dengan penetapan 21 tersangka dalam kasus ini.
Secara keseluruhan, korupsi ini merupakan hasil dari berbagai celah dalam sistem pengelolaan dana hibah yang diatur dengan regulasi resmi, namun penerapannya tidak sesuai dan kurang pengawasan efektif, sehingga berpotensi merugikan negara dan masyarakat yang menjadi sasaran hibah.
Ringkasnya, KPK mengungkap korupsi sistematis dan praktik koruptif pada pengelolaan dana hibah Jawa Timur Rp 12,47 triliun 2023-2025, termasuk adanya penerima fiktif, pemotongan dana besar-besaran, dan intervensi politik dalam alokasi dana. **
