Penulis: Mayang Kresnaya Mahardhika | Editor: Priyo Suwarno
BANDUNG, SWARAJOMBANG.COM- Kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meliburkan angkot saat Natal dan Tahun Baru mendapat kritikan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) .
Menurut YLKI, kebijakan ini mengabaikan lonjakan permintaan transportasi publik, sehingga berpotensi menyulitkan masyarakat yang bergantung pada angkot sebagai moda utama.
Kebijakan tersebut menghentikan operasi angkot, delman, dan becak pada 24-25 Desember serta 30-31 Desember 2025. Tujuannya? Mengurangi kemacetan akibat arus wisatawan. Pengemudi dijanjikan kompensasi Rp500.000 per hari, dengan pengawasan ketat di tujuh titik rawan macet.
Pernyataan itu disamapikan oleh Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo, mendesak peningkatan layanan angkot justru saat musim libur puncak.
“Ini soal hak konsumen,” tegasnya. Kompensasi memang tanggung jawab pemerintah, tapi layanan transportasi esensial tidak boleh dihentikan begitu saja.
Lewat akun Instagram pribadinya (@dedimulyaid71), 26 Desember 2025, KDM merespons dengan santai: “Terima kasih atas kritik sarannya (YLKI). Mari kita lindungi seluruh masyarakat konsumen Indonesia, agar mereka mendapatkan suasana enak saat berlibur!”
Ia menjelaskan, selama libur Tahun Baru, sopir angkot mendapat kompensasi Rp500.000 per hari. “Tujuan wisata adalah menikmati suasana rileks dan riang gembira,” katanya.
Kemacetan sering disebabkan angkot yang ngetem sembarangan, jalannya pelan, atau mogok—masalah yang bikin liburan wisatawan buyar.
KDM menambahkan, wisatawan—termasuk pembeli di pusat belanja—adalah konsumen prioritas yang harus dilindungi agar makna liburan terasa nyata. Kebijakan ini bukan baru; dulu pernah diterapkan dan berhasil meredakan “macet horor” di Puncak.
“Setelah angkutan kota, antar-kecamatan, hingga antar-desa diliburkan, kemacetan pun terurai. Konsumen pariwisata pun dapat pelayanan prima, termasuk makanan berkualitas,” tegasnya.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mendukung penuh untuk membebaskan ruang jalan bagi kendaraan pribadi. Sementara pakar transportasi Djoko Setijowarno menyerukan kebijakan berkelanjutan, karena infrastruktur transportasi publik Jawa Barat masih tertinggal jauh. **
