Penulis: Jayadi | Editor: Aditya Prayoga
JOMBANG, SWARAJOMBANG.COM-
Pada tahun 2025, DPRD Kabupaten Jombang menaruh perhatian serius pada sejumlah persoalan besar.
Berikut ini sejumlah kasus yang disorot oleh DPRD Jombang dan menarik perhatian publik:
Perkebunan Panglungan
DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna mencegah kasus serupa.
Evaluasi ini ditujukan agar BUMD lebih profesional, berkelanjutan, dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. DPRD bahkan menegaskan, bila ada BUMD terbukti merugikan daerah dan tidak bermanfaat, maka pembubarannya bisa menjadi opsi.
“Kami mendukung penuh jika Bupati mengambil langkah tegas, termasuk pembubaran BUMD, apabila terbukti hanya menjadi beban bagi Pemkab Jombang.” Anggota Komisi B DPRD Jombang, M. Subaidi Muchtar, 20 Juli 2025
Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Selain itu, DPRD Jombang bersama Pemkab juga telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menjadi Perda dalam rapat paripurna pada Kamis, 17 April 2025
Sejumlah fraksi memberi catatan penting agar aturan ini efektif diterapkan. Fraksi PKB menyoroti perlunya sinkronisasi dengan UU Kesehatan dan UU Disabilitas.
Fraksi Golkar menekankan pencegahan kekerasan sejak usia dini di lingkungan pendidikan.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan meminta penambahan dasar hukum lain, termasuk UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Kesehatan, serta Perpres terkait pelatihan aparat penegak hukum dan tenaga layanan.
Kenaikan PBB-P2
Di sisi lain, gelombang protes warga terkait kenaikan PBB-P2 juga menjadi perhatian. Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, S.Ag menyampaikan bahwa pembahasan raperda perubahan Perda PDRD kini memasuki tahap akhir.
Setelah disahkan di tingkat kabupaten, draf tersebut akan segera dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk evaluasi sebelum diundangkan.
“Kita harapkan seluruh proses berjalan lancar sehingga aturan baru ini segera berlaku dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Hadi, 14 Agustus 2025
Tindak Lanjut
Pada Senin, 25 Agustus 2025, awak media berupaya mengkonfirmasi perkembangan tiga isu besar tersebut. Namun, suasana kantor DPRD Jombang Utara tampak lengang.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, Ketua DPRD Hadi Atmaji, S.Ag tengah menjalankan ibadah umrah.***
