Penulis: Ganjar | Editor: Aditya Prayoga
SURABAYA, SWARAJOMBANG– Presiden Donald Trump meresmikan inisiatif “Dewan Perdamaian” melalui upacara penandatanganan di Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, Kamis lalu. Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai “hari yang sangat membanggakan, sudah lama disiapkan” sambil berdiri bersama hampir 20 pemimpin negara.
“Kita akan mewujudkan perdamaian di dunia. Dan kita semua adalah bintang,” ujar Trump. Inisiatif yang semula difokuskan pada pengawasan rekonstruksi Gaza itu kini berkembang menjadi organisasi global dengan mandat memediasi konflik internasional.
Dari sekitar 60 negara yang diundang, kurang lebih 35 menyatakan bergabung. Namun pembentukan dewan ini memicu ketegangan antara Amerika Serikat dan sejumlah sekutu Eropa. Prancis, Norwegia, Swedia, dan Slovenia menolak undangan dengan alasan inisiatif tersebut berpotensi melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menteri Dalam Negeri Inggris, Yvette Cooper, menegaskan Inggris tidak akan menandatangani piagam Dewan Perdamaian karena kekhawatiran atas kemungkinan keterlibatan Presiden Rusia Vladimir Putin. “Kami tidak akan menjadi salah satu penandatangan karena ini adalah perjanjian hukum yang menimbulkan masalah lebih luas,” katanya kepada BBC. Keraguan kian menguat setelah Trump sebelumnya menyatakan dewan ini “mungkin” menggantikan PBB.
Di sisi lain, dukungan datang dari sejumlah negara Timur Tengah, antara lain Israel, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, Yordania, Turki, dan Bahrain. Dari Eropa, hanya Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán yang menyatakan bergabung. Ia menulis di media sosial: “Jika Trump, maka perdamaian.” Negara lain yang ikut serta meliputi Argentina, Belarus, Armenia, Azerbaijan, Pakistan, Indonesia, Kazakhstan, Uzbekistan, Vietnam, Maroko, dan Kosovo.
Piagam Dewan Perdamaian menetapkan Trump sebagai ketua tanpa batas waktu dengan kewenangan luas, termasuk hak veto, pemberhentian anggota, serta penunjukan pengganti. Keanggotaan permanen mensyaratkan kontribusi sebesar 1 miliar dolar AS pada tahun pertama, sementara negara yang tidak memenuhi ketentuan tersebut hanya memperoleh masa jabatan tiga tahun.
Komite eksekutif dewan ini diisi oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Steve Witkoff, Jared Kushner, serta mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Trump juga menyebut bahwa Putin telah menerima undangan, meski Kremlin menyatakan masih meninjau proposal tersebut.
Putin bahkan mengusulkan pembayaran biaya keanggotaan menggunakan aset Rusia yang dibekukan di negara-negara Barat. Sementara itu, Ukraina belum mengambil keputusan untuk bergabung. Presiden Volodymyr Zelenskyy menolak kemungkinan duduk bersama Rusia. “Rusia adalah musuh kami, dan Belarus adalah sekutu mereka,” tegasnya.
Dalam pidatonya, Trump membela keputusannya mengundang sejumlah tokoh kontroversial. “Saya mengundang beberapa orang yang kontroversial, tetapi mereka adalah orang-orang yang menyelesaikan pekerjaan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengaruh luar biasa,” katanya.
