Penulis: Jacobus E. Lato | Editor: Priyo Suwarno
KREDONEWW.COM, JAKARTA – Indonesia resmi bergabung dengan BRICS sebagai anggota ke-10 setelah menyetor investasi awal sebesar US$1 miliar (sekitar Rp16,6 triliun) ke New Development Bank (NDB) pada 1 Desember 2025.
Langkah ini menempatkan Indonesia dalam salah satu platform pendanaan global terbesar yang kerap disebut sebagai alternatif Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Keanggotaan Indonesia di BRICS akan efektif mulai Januari 2025, dengan pengumuman resmi diperkirakan pada 6 Januari 2025.
BRICS yang kini berkembang menjadi BRICS+ dibentuk untuk menampung semakin banyak mitra baru, termasuk Indonesia. Dalam format BRICS+, kelompok ini mewakili lebih dari 40% populasi dunia dan sekitar 30% produk domestik bruto (PDB) global.
Dengan basis ekonomi sebesar itu, Indonesia berpeluang memperluas kerja sama di bidang perdagangan, keuangan, investasi, dan proyek-proyek pembangunan jangka panjang.
Melalui NDB, Indonesia dapat mengakses pendanaan untuk proyek infrastruktur berkelanjutan, pembangunan energi bersih, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di luar sektor ekonomi, kolaborasi juga berpotensi diperluas ke bidang pendidikan, penelitian, dan transfer teknologi yang mendukung transformasi digital dan industrialisasi hijau.
BRICS sendiri merupakan akronim dari Brazil, Russia, India, China, dan South Africa. Kelompok antarpemerintah ini terdiri dari negara-negara berkembang dan negara pasar emerging yang berupaya memperkuat kerja sama ekonomi, perdagangan, dan politik sebagai penyeimbang dominasi negara-negara Barat di tatanan global.
Akronim BRIC pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Goldman Sachs, Jim O’Neill, pada 2001. Afrika Selatan kemudian bergabung pada 2010, sehingga secara resmi kelompok ini menjadi BRICS pada 2011. KTT pertama BRIC diadakan pada 2009 di Rusia. Kini, format BRICS+ telah mencakup anggota baru seperti Iran, Mesir, Etiopia, Uni Emirat Arab (UEA), dan Indonesia sebagai anggota ke-10.
Posisi Indonesia
BRICS menggelar pertemuan tahunan untuk mengoordinasikan kebijakan multilateral berdasarkan prinsip non-intervensi, kesetaraan, dan saling menguntungkan.
Secara kolektif, BRICS saat ini mewakili sekitar 45% populasi dunia dan 30% PDB global. NDB yang didirikan pada 2014 berfungsi sebagai lembaga pendanaan untuk infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara anggota, sekaligus menawarkan sumber pembiayaan di luar lembaga-lembaga keuangan Barat.
Bergabungnya Indonesia dengan BRICS menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mendiversifikasi hubungan internasional dan sumber pembiayaan pembangunan.
Selain BRICS, Indonesia juga tengah menjalani proses aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), menyelesaikan perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), menjajaki keikutsertaan dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), serta memperkuat kemitraan strategis dengan Uni Eropa, Amerika Serikat, dan kawasan Afrika.
Dengan keanggotaan baru tersebut, BRICS+ kini mencakup sekitar 20 negara yang mewakili 56% populasi dunia dan lebih dari 40% PDB global berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity/PPP).
Presiden NDB, Dilma Rousseff, menyebut Indonesia sebagai salah satu pemain penting di panggung global dengan visi pembangunan jangka panjang yang jelas.
Keanggotaan di BRICS+ dinilai semakin mengukuhkan posisi Indonesia dalam peta geopolitik dan geoekonomi dunia, terutama sebagai bagian dari kelompok negara Global South.
Manfaat dan tantangan
Bagi Indonesia, keanggotaan BRICS membuka akses yang lebih luas terhadap pendanaan pembangunan, pasar ekspor baru, serta jejaring geopolitik yang semakin strategis. Namun, manfaat tersebut baru akan optimal jika diiringi dengan penguatan industri nasional, peningkatan daya saing ekspor, tata kelola investasi yang transparan, serta konsistensi dalam menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif.
BRICS juga mendorong penggunaan mata uang nasional dalam transaksi lintas negara untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan membangun sistem keuangan global yang lebih inklusif. Di sisi lain, Indonesia perlu menyiapkan kerangka regulasi, koordinasi kebijakan, dan diplomasi ekonomi yang matang agar dapat memanfaatkan perubahan arsitektur keuangan global ini tanpa mengganggu stabilitas domestik.
Tujuan utama BRICS
Secara garis besar, tujuan utama BRICS meliputi:
-
Meningkatkan kolaborasi ekonomi, investasi, dan inovasi teknologi antarnegara berkembang tanpa harus sepenuhnya bergantung pada negara maju.
-
Menjunjung perdamaian, keamanan, kemakmuran bersama, serta pembangunan berkelanjutan, termasuk pengurangan kemiskinan dan penguatan ketahanan sosial.
-
Mendorong terbentuknya tatanan dunia multipolar melalui dialog multilateral yang proaktif, inklusif, dan transparan.
Di berbagai forum, BRICS menyatakan dukungannya pada negara-negara berkembang dalam aspek militer non-ofensif, teknologi, diplomasi, hingga kerja sama penanggulangan kejahatan lintas negara seperti perdagangan obat terlarang. Melalui NDB, pendanaan infrastruktur tetap menjadi salah satu prioritas utama untuk mendorong ekspansi ekonomi, konektivitas, dan integrasi kawasan di antara negara anggota.**
