Menu

Mode Gelap

Headline

Dua Pandangan Berseberangan soal Kebijakan Berbasis Data

badge-check


					Kiri, Ina Liem dan Cania Citta Perbesar

Kiri, Ina Liem dan Cania Citta

Penulis: Ganjar | Editor: Aditya Prayoga

SURABAYA, SWARAJOMBANG.COM-Leaders Camp 2025 Regional 3 menjadi panggung perdebatan menarik antara Cania Citta, Co-Founder Malaka Project, dan Ina Liem, konsultan pendidikan. Keduanya menyampaikan pandangan berbeda mengenai peran data dalam pengambilan kebijakan publik.

Cania Citta: Data Tidak Menentukan Prioritas

Dalam sesi diskusi, Cania menegaskan bahwa kebijakan publik tidak bisa semata-mata ditentukan oleh data.

Ia mencontohkan dilema sederhana: “Mana kebijakan yang lebih baik? Bangun jembatan atau benerin jalan yang rusak?”

Menurutnya, baik atau tidaknya suatu kebijakan bersifat relatif. “Ketika kita ngomong kebijakan berbasis data, data nggak bisa menjawab itu. Kita nggak bisa mencari data untuk menentukan prioritas kita, kebutuhan kita, kepentingan kita, itu nggak bisa dijawab oleh data.”

Cania menekankan bahwa data hanya memberi gambaran, tetapi keputusan tetap bergantung pada pertimbangan nilai dan kepentingan.

Ina Liem: Data Harus Jadi Fondasi

Pandangan Cania langsung dibantah oleh Ina Liem melalui unggahan di Instagram pribadinya pada 19 November 2025.

Ina menegaskan: “Kebutuhan apalagi kebutuhan publik justru harus dijawab oleh data dan bisa kalau mau. Tanpa data yang muncul bukan kebutuhan tapi preferensi pribadi atau kelompok. Ini bahaya. Pernyataan ini berbahaya secara kebijakan dan menyesatkan publik.”

Ia mencontohkan pengalamannya sebagai panelis dalam diskusi Bridging Education and Industry bersama British Embassy. Saat ditanya apakah pemerintah memiliki data kebutuhan tenaga kerja per sektor industri, jawabannya adalah tidak.

“Yang bisa ditampilkan hanyalah jumlah SMK perhotelan, SMK pertanian, SMK pariwisata beserta jumlah siswanya. Artinya kita hanya punya data output, tapi tidak punya data demand alias kebutuhan.”

Akibatnya, kata Ina, pembangunan SMK selama ini tidak berdasarkan kebutuhan industri, melainkan preferensi pembuat kebijakan. Hal ini menimbulkan mismatch: kelebihan lulusan di satu bidang, kekurangan di bidang lain, industri kekurangan talenta, sementara jutaan lulusan tidak terserap.

Ina menutup dengan peringatan keras: “Hati-hati dengan orang yang menolak data, menolak transparansi, dan bersembunyi di balik preferensi alias suka-suka.”

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

Diduga Ada Permainan Calo, Purbaya Menilai Coretax Rp 1,3 Triliun tak Kelar-kelar

2 April 2026 - 22:07 WIB

KPK Menggeledah Rumah Ono Surono, Kasus Ijon APBD Bekasi Rp14,2 Miliar

2 April 2026 - 21:35 WIB

Jepang Komitmen Investasi ke Indonesia Rp 380 Triliun, Presiden Prabowo Bertemu Perdana Mentri Sanaei Takaichi

2 April 2026 - 17:59 WIB

Jenazah Dipindah ke Ambulans Saekapraya Jember, Mobil Ario Terlibat Laka Segi Tiga di Probolinggo

2 April 2026 - 17:29 WIB

Perempuan Cirebon Tertipu Love Scam Pria Kamerun Rp 2,1 Miliar, Minta Tolong kepada Dedy Mulyadi

2 April 2026 - 16:42 WIB

Semula Rp 35 Miliar Kini Rumah Mewah Anang-Ashanty akan Dilepas dengan Harga Rp 25 Miliar Saja

2 April 2026 - 15:35 WIB

Gempa M 7,6 Bitung: 3 Orang Tewas, 15 Orang Luka-luka Kerusakan Bangunan Meluas

2 April 2026 - 14:35 WIB

Joko Budi Darmawan Dicopot dari Jabatan Aspidum Kejati Jatim, Dugaan Kasus BSPS Sumenep Rp 26.3 Miliar

2 April 2026 - 14:15 WIB

Nenek Delce Lahia Tewas Tertimpa Gedung KONI Manado, Akibat Gempa Mag 7.6 Bitung

2 April 2026 - 09:10 WIB

Trending di Headline