Penulis: Jayadi | Editor: Aditya Prayoga
SURABAYA,SWARAJOMBANG.COM-Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Yahya Zaini, menyampaikan kekhawatiran mengenai adanya masalah di lapangan terkait Unit
Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dijalankan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Yahya Zaini menyebutkan bahwa keberadaan SPPG milik Polri di beberapa wilayah sering menimbulkan perselisihan dengan SPPG lain yang sudah lebih dulu bekerja sama dengan pihak sekolah.
“Ini kehadiran SPPG dari Polri ini di lapangan menimbulkan masalah, Pak Kepala,” tuturnya saat menghadiri rapat kerja dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Rabu (12/11/2025).
Yahya menjelaskan bahwa banyak SPPG milik masyarakat diminta untuk menghentikan operasionalnya dan berpindah lokasi oleh anggota kepolisian, meskipun mereka telah lama menjalin kerja sama dengan sekolah.
Ia mengamati bahwa beberapa aparat kepolisian langsung mendatangi sekolah-sekolah untuk memastikan penerima manfaat, hal ini kemudian menyebabkan bentrokan dengan SPPG yang dikelola oleh masyarakat umum.
“Jadi SPPG yang sudah kerja sama dengan sekolah, ini disuruh pindah oleh polisi. Ini banyak kasus-kasus ini, Pak… di Grobogan dan Brebes,” katanya.
Ia menyatakan kekhawatiran bahwa kejadian ini dapat mengurangi kuota SPPG yang sudah berjalan dan membuat masyarakat takut atau enggan berurusan dengan petugas berseragam.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN, Dadan Hindayana, membenarkan bahwa masalah serupa memang muncul di banyak tempat. Oleh karena itu, BGN telah mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) edisi ketiga.
Juknis tersebut tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perebutan atau persaingan antar pelaksana dalam melayani penerima manfaat.
Pernyataan Diklarifikasi dan Permintaan Maaf
Tidak lama setelah komentarnya tersebar luas, Yahya Zaini menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf secara resmi kepada institusi Polri. Ia menekankan bahwa setelah meninjau langsung situasi di Balikpapan, ia justru menemukan bahwa SPPG Polri memiliki standar operasional yang sangat baik dan layak dijadikan contoh atau model di tingkat nasional.
“Saya memohon maaf kepada Polri atas kekeliruan tersebut,” ujar Yahya di Kompleks Parlemen, pada hari Kamis (13/11/2025). Ia menambahkan bahwa SPPG Polri adalah mitra yang dapat diandalkan dengan mutu yang bahkan melebihi apa yang ia bayangkan sebelumnya.
Menurut Yahya, fasilitas SPPG Polri memiliki bangunan yang kuat, tetap, dan sesuai untuk kegiatan tersebut. Tempat ini juga dilengkapi dengan alat-alat dapur yang modern serta kendaraan khusus untuk mengantar makanan. Persiapan yang matang ini menunjukkan betapa seriusnya Polri dalam mendukung program utama Presiden Prabowo.
Selain itu, ia memuji penerapan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang dinilai sangat tertib. Selain menjalankan tugas dengan rapi, SPPG Polri juga mencatat ‘zero incident’, yang berarti tidak ada laporan kasus keracunan makanan. “Ini merupakan prestasi yang patut diacungi jempol,” ujarnya.
Melihat tingginya standar yang dimiliki, Yahya menilai wajar jika banyak sekolah yang tertarik untuk bekerja sama dengan SPPG Polri. Ia menekankan bahwa minat yang besar ini bukan disebabkan oleh tindakan Polri yang mengambil mitra pihak lain, melainkan karena kualitas dan hasil kerja mereka yang terbukti jauh lebih baik.***
