Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Ekonomi

BI Luncurkan Payment ID, Kemudahan atau Kontrol Ketat Keuangan Warga?

badge-check

BI Luncurkan Payment ID, Kemudahan atau Kontrol Ketat Keuangan Warga?Perbesar

Penulis: Jayadi | Editor: Aditya Prayoga

JAKARTA, SWARAJOMBANG.COM-
Bank Indonesia (BI) akan menguji coba Payment ID pada Minggu, 17 Agustus 2025, bertepatan dengan perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia.

Apa Itu Payment ID?

Payment ID adalah kode unik yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dirancang untuk melacak riwayat keuangan pemilik akun secara detail. Kode ini terdiri dari kombinasi sembilan karakter huruf dan angka yang menghubungkan profil individu dengan seluruh transaksi keuangan mereka.

Uji coba tahap awal akan fokus pada penyaluran bansos non-tunai dalam rangka mendukung program perlindungan sosial (Perlinsos).

Jenis Transaksi yang Bisa Dilacak Payment ID

Menurut Dudi Dermawan, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI, Payment ID dapat memantau:

  • Pendapatan & pengeluaran
  • Riwayat pinjaman & investasi
  • Transaksi judi online (judol) & pinjaman online (pinjol)
  • Seluruh transaksi dari rekening bank, dompet digital, atau kanal pembayaran lainnya

“Payment ID sangat powerful karena bisa melacak seluruh aktivitas keuangan masyarakat,” ujarnya, dikutip dari Kompas.com (21/7/2025).

Manfaat Payment ID bagi Perbankan

Maswar Purnama, Direktur Bisnis Bank Mandiri Taspen, menyebut Payment ID sebagai single source of truth yang dapat membantu:

  • Menekan risiko kredit macet
  • Memberikan penilaian kelayakan kredit yang lebih akurat
  • Meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan kredit

3 Fungsi Utama Payment ID

  1. Mengidentifikasi profil pengguna secara spesifik
  2. Mengotentikasi data transaksi untuk memastikan validitas
  3. Menghubungkan data individu dengan catatan transaksi secara rinci

Jadwal Implementasi

  • Uji coba: 17 Agustus 2025,
  • Tahap pertama (penuh): 2027
  • Tahap kedua (kolaborasi dengan lembaga lain): 2029

Dampak terhadap Privasi Pengguna

Kelebihan:

  • Akses data berbasis persetujuan eksplisit (consent-based)
  • Data dienkripsi dengan standar keamanan tinggi (end-to-end encryption)
  • Memudahkan deteksi transaksi ilegal dan pengelolaan risiko keuangan

Kekhawatiran:

  • Risiko kebocoran data (karena terintegrasi NIK & seluruh transaksi)
  • Pengawasan berlebihan oleh pemerintah atau pihak tertentu
  • Potensi penyalahgunaan data untuk kepentingan politik atau diskriminasi ekonomi
  • Ketergantungan pada sistem sentral yang rentan gangguan teknis.****
Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

CEO Nvidia Selingkuh dengan Intel China Uang Rp 7.805 Triliun Lenyap Seketika

11 Nov 2026 - 18:51 WIB

CEO Nvidia Selingkuh dengan Intel China Uang Rp 7.805 Triliun Lenyap Seketika

Ekonomi Berfluktuasi, Orang Indonesia Justru Makin Gemar ‘Retail Therapy’ Pakai Bantuan AI

11 Nov 2026 - 18:37 WIB

Ekonomi Berfluktuasi, Orang Indonesia Justru Makin Gemar ‘Retail Therapy’ Pakai Bantuan AI

Sejumlah Komoditi Pangan Alami Kenaikan Harga

9 Nov 2026 - 18:04 WIB

Sejumlah Komoditi Pangan Alami Kenaikan Harga

Maunya Canggih Pakai AI, Konsumen McDonalds Malah Geram

8 Nov 2026 - 18:51 WIB

Maunya Canggih Pakai AI, Konsumen McDonalds Malah Geram

Harga Pangan Lanjutkan Tren Penurunan, Pedas Cabai Mereda

3 Nov 2026 - 21:08 WIB

Harga Pangan Lanjutkan Tren Penurunan, Pedas Cabai Mereda

Kelompok Makanan Pendorong, Inflasi Jatim 3,09% (YoY)

2 Nov 2026 - 21:43 WIB

Kelompok Makanan Pendorong, Inflasi Jatim 3,09% (YoY)

Ini Respons Menko Airlangga Soal Pajak Digital

2 Nov 2026 - 21:26 WIB

Ini Respons Menko Airlangga Soal Pajak Digital

Harga Cabai Rawit Anjlok di Jatim, Jadi Rp45 Ribu Per Kg

30 Okt 2026 - 19:39 WIB

Harga Cabai Rawit Anjlok di Jatim, Jadi Rp45 Ribu Per Kg

Atasi Anomali Harga Telur Ayam Pinsar Usulkan Zonasi Harga

26 Okt 2026 - 19:34 WIB

Atasi Anomali Harga Telur Ayam Pinsar Usulkan Zonasi Harga
Trending di Ekonomi