Penulis: Yusran Hakim | Editor: Priyo Suwarno
TANGERANG, SWARAJOMBANG.COM– Terjadi dugaaan masalah bidan perpajakan, sehingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Power Steel Mandiri (PSM).
Menteri melakukan sidak perusahaan baja asal China di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Kamis, 5 Februari 2026.
Sidak dilakukan terjadi penggelapan pajak, yang terjadi periode 2016-2019, total mencapai potensi kerugian dari tiga perusahaan afiliasi diperkirakan sebesar Rp583,36 miliar.
Purbaya tiba sekitar pukul 12.30 WIB dan memeriksa langsung operasional perusahaan.
Perusahaan diduga melaporkan data pajak tidak benar atau tidak lengkap, termasuk penggunaan rekening pribadi karyawan untuk menyembunyikan omzet, penjualan langsung ke klien tanpa pungut PPN, dan manipulasi dokumen penawaran.
Purbaya menegaskan komitmen pemerintah menagih tunggakan pajak dan tekanan pejabat tidak bisa disogok, sebagai bagian upaya pengawasan ketat terhadap pelanggaran perpajakan di sektor industri baja. Sidak juga menyentuh PT PSI di kawasan yang sama.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemukan bukti awal dugaan penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh PT Power Steel Mandiri (PSM) selama 2016-2019 melalui transaksi penjualan baja langsung ke klien tanpa pencatatan PPN.
Perusahaan diduga melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tidak benar, menyembunyikan omzet melalui rekening pribadi karyawan atau pemegang saham, serta menggunakan skema cash basis untuk menghindari pungutan PPN.
Potensi kerugian negara dari PT PSM, PT PSI, dan PT VPM mencapai Rp510 miliar, meski angka masih sementara dan akan didalami hingga tingkat pemegang saham.
Sidak mengungkap fasilitas perusahaan tampak kumuh meski produksi besar, memperkuat ancaman penyembunyian aktivitas ekonomi; pemilik PSM tidak ditemui dan melaporkan “kabur”.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan penggelapan pajak de PT Power Steel Mandiri (PSM) melalui praktik kontakt-to-point, yaitu penjualan baja langsung ke klien tanpa pencatatan PPN.
Kilas Ulang
Pada 8 Januari 2026, Purbaya pertama kali menyatakan adanya perusahaan baja asal China yang menjual tunai langsung ke klien untuk menghindari PPN, dengan potensi kerugian negara hingga Rp4 triliun per tahun; rencana sidak diumumkan 19-26 Januari.
Investigasi DJP menemukan 40 perusahaan baja bermasalah, tapi PSM dan afiliasinya jadi prioritas; modusnya termasuk laporan SPT salah, transaksi melalui rekening pribadi, dan palsu jumlah karyawan.
Tanggal 5 Februari 2026, Purbaya sidak PSM di Cikupa, Tangerang, temukan fasilitas kumuh meski produksi besar, konfirmasi kerugian Rp500 miliar lebih dari PSM, PT PSI, dan PT VPM; pemilik PSM melaporkan menghindar. **
