Penulis: Ganjar | Editor: Aditya Prayoga
GREENLAND, SWARAJOMBANG.COM–
Pertemuan darurat para duta besar Uni Eropa menandai meningkatnya ketegangan dalam hubungan transatlantik, menyusul keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberlakukan tarif tambahan terhadap negara-negara Eropa. Kebijakan itu diambil setelah Uni Eropa menolak rencana AS untuk mengakuisisi Greenland.
Langkah Washington tersebut dinilai kontroversial karena bukan hanya menguji soliditas politik antara AS dan Eropa, tetapi juga berpotensi membuka babak baru persaingan geopolitik dan ekonomi, khususnya di kawasan Arktik yang semakin strategis.
Pertemuan Darurat Uni Eropa
Para duta besar dari 27 negara anggota Uni Eropa dijadwalkan menggelar pertemuan darurat pada Minggu, menyusul pengumuman kenaikan tarif oleh Presiden Trump terhadap sekutu Eropa.
Kebijakan ini muncul sebagai respons atas penolakan Eropa terhadap rencana akuisisi Greenland oleh Amerika Serikat, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dinilai berisiko memicu perang dagang serta meretakkan aliansi transatlantik.
Siprus selaku pemegang presidensi bergilir Dewan Uni Eropa memanggil pertemuan mendesak pada Sabtu malam. Sesi resmi dijadwalkan berlangsung pukul 17.00 GMT.
Presiden Dewan Eropa António Costa menyatakan dirinya tengah mengoordinasikan respons bersama dan menegaskan, “UE akan mempertahankan sikapnya dalam menegakkan hukum internasional, di mana pun hal tersebut berlaku.” Dikutip Reuters.
Alasan Strategis Amerika Serikat terhadap Greenland
Ketertarikan Amerika Serikat terhadap Greenland tidak semata soal wilayah, melainkan didorong oleh kepentingan strategis global.
Pertama, dari sisi militer Arktik. Greenland berada di jalur terpendek lintasan rudal Rusia menuju Amerika Utara. AS telah lama mengoperasikan Pangkalan Udara Thule atau Pituffik Space Base sebagai bagian dari sistem peringatan dini dan pertahanan misil.
Kedua, persaingan geopolitik. Kawasan Arktik kini menjadi arena baru rivalitas global. Rusia memperkuat kehadiran militernya, sementara China masuk melalui penelitian ilmiah dan investasi. AS berupaya mencegah dominasi kedua negara tersebut.
Ketiga, potensi sumber daya alam. Greenland memiliki cadangan rare earth, uranium, minyak, gas, serta mineral strategis lain yang krusial bagi industri teknologi dan militer.
Keempat, terbukanya rute pelayaran baru. Perubahan iklim mencairkan es Arktik dan membuka jalur laut yang dapat memangkas waktu tempuh perdagangan global.
Kelima, aspek keamanan jangka panjang. Penguasaan Greenland dinilai memperkuat kendali AS atas kawasan Atlantik Utara dan Arktik, sekaligus meningkatkan postur pertahanan jangka panjang.
Pandangan Trump
Presiden Trump menegaskan bahwa akuisisi Greenland diperlukan demi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat. Ia menyebut wilayah tersebut dipenuhi aktivitas kapal Rusia dan China serta berpotensi menjadi jalur strategis serangan rudal menuju Amerika.
Menurut Trump, posisi geografis Greenland sangat vital sebagai basis pertahanan misil dan koridor laut, terutama seiring mencairnya es yang membuka akses baru.
Di luar kepentingan militer, ia juga menyoroti nilai ekonomi Greenland, khususnya kandungan mineral langka yang dibutuhkan industri pertahanan, termasuk produksi pesawat tempur F-35.
Trump menilai Denmark tidak cukup mampu melindungi Greenland, sehingga AS perlu mengambil alih demi keamanan global dan kepentingan ekonomi.
Meski sekitar 85 persen penduduk Greenland menolak aneksasi, Trump tetap menyebut rencana tersebut sebagai kebutuhan mutlak bagi keamanan dunia.
Daftar 27 Negara Anggota Uni Eropa
Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lituania, Luksemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slowakia, Slovenia, Spanyol, dan Swedia.
Posisi Greenland
Greenland merupakan wilayah otonomi dalam Kerajaan Denmark. Sejak 2009, wilayah ini memiliki pemerintahan sendiri dengan kewenangan mengelola urusan dalam negeri, termasuk sumber daya alam, pendidikan, dan kebudayaan. Sementara itu, Denmark tetap bertanggung jawab atas pertahanan, kebijakan luar negeri, dan urusan moneter.****
