Penulis: Jayadi | Editor: Aditya Prayoga
SURABAYA, SWARAJOMBANG.COM– Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Hal itu disampaikan AHY saat membuka acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) di Surabaya, Kamis (16/10/2025).
Dalam sambutannya, AHY mengapresiasi berbagai program yang dijalankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah pimpinan Maruarar Sirait.
“Program-program unggulan ini semuanya pro rakyat, yang ingin menghadirkan perumahan yang affordable, yang terjangkau untuk semua,” kata AHY.
Ia menegaskan, pemerintah melalui Kemenko Bidang Infrastruktur berupaya mendorong kebijakan yang “memudahkan, meringankan, dan mempercepat” program perumahan nasional, sejalan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
AHY menilai program FLPP, BSPS, dan KUR Perumahan menjadi solusi nyata dalam mengatasi housing backlog yang mencapai 9,9 juta keluarga belum memiliki rumah, serta 26 juta lebih keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni.
Menurutnya, pembangunan rumah rakyat juga memiliki efek ekonomi berantai. Setiap unit rumah yang dibangun dapat menggerakkan industri bahan bangunan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM.
Terkait isu tata ruang dan lahan, AHY menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor. Ia menyebut akan mengundang Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan penggunaan lahan lebih jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengembang.
Selain itu, AHY menyoroti integrasi sistem PKKPR dengan OSS agar proses perizinan menjadi lebih cepat dan responsif. Ia juga mengapresiasi realisasi FLPP hingga September 2025 yang telah mencapai lebih dari 198 ribu unit dari target 350 ribu unit, dengan total anggaran Rp35 triliun.
Di akhir sambutannya, AHY mengajak seluruh pihak untuk terus berkolaborasi. “Berbagi dengan mereka yang kurang mampu adalah sebuah ibadah, agama apa pun. Sektor perumahan menjadi sektor yang sangat strategis,” ujarnya.
Ia menutup dengan harapan agar program tiga juta rumah dapat terwujud sebagai langkah nyata menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara, saat doorstop usai acara,
menyampaikan perkembangan positif rumah subsidi di Jawa Timur. “Makanya Jawa Timur bisa ditingkatkan menjadi nomor dua,” ujarnya.
Ara menjelaskan, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang diluncurkan tahun mampu menyerap sedikitnya lima tenaga kerja langsung, dengan target pembangunan 350 ribu unit rumah tahun ini yang berpotensi menciptakan lebih dari 1,6 juta lapangan kerja.
“Belum termasuk aktivitas ekonomi lain yang ikut bergerak. Ada ibu-ibu yang buka warung di sekitar proyek, sopir truk pengangkut material, hingga industri semen, keramik, dan cat yang ikut terdongkrak,” ungkapnya.
Ara juga menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto, seperti pembebasan BPHTB dan PBG serta bunga KUR ringan, sangat berpihak kepada rakyat.
“BPHTB gratis, PBG gratis, dan bunga KUR yang ringan. Ini benar-benar kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan pelaku usaha kecil,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Ara saat menyampaikan apresiasi kepada Menko AHY atas dukungan koordinasi dan sinergi lintas kementerian.
Ia menilai kerja sama ini menjadi kunci keberhasilan program perumahan rakyat yang inklusif dan berkelanjutan. ***
